oleh

Mangkir, Bupati Ancam Pecat 280 PNS

TIMIKA – Setelah hampir setahun, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika akhirnya kembali menggelar apel gabungan. Agenda ini akan kembali diaktifkan tapi hanya sekali sebulan. Tidak seperti pada hari normal yang digelar setiap hari pagi dan sore.

Apel gabungan yang digelar Rabu (17/3) di Lapangan Upacara Kantor Pusat Pemerintahan dipimpin langsung Bupati Eltinus Omaleng, SE MH. Turut hadir Wakil Bupati, Johannes Rettob, SSos MM, Sekda Mimika, Michael Gomar, SSTP MSi serta para asisten, staf ahli, para pimpinan OPD dan pegawai bagi PNS maupun honorer di lingkup Pemda Mimika.

Salah satu poin yang ditegaskan Bupati Omaleng dalam arahannya adalah mengenai kedisiplinan pegawai. Ia memerintahkan Sekda untuk menegakkan disiplin pegawai, tapi tetap dengan protokol kesehatan dimana kebijakan 50:50 bekerja di kantor dan bekerja dari rumah tetap diberlakukan.

Bupati Omaleng menegaskan ini mengingat masih banyaknya pegawai yang berstatus PNS mangkir atau tidak pernah berkantor apalagi bekerja, padahal gaji tetap diterima. Jumlahnya tidak sedikit. “Ada 280 orang yang tidak pernah masuk kerja,” katanya.

Mengingat tindakan indispliner dari 280 orang PNS tersebut yang tergolong berat maka Bupati Omaleng memerintahkan Sekda untuk melayangkan surat panggilan. Jika tidak ada klarifikasi maka harus diberhentikan.

Sekda Mimika, Michael Gomar, SSTP MSi menambahkan dari hasil validasi data ASN Tahun 2019, kurang lebih ada 280 orang yang tidak melaksanakan tugas di Mimika padahal status kepegawaiannya masih ada di Pemda Mimika. Ada yang melakukan tugas luar sampai urusan pribadi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Pemanggilan ASN yang mangkir akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Tahap pertama, surat sudah disampaikan kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanggil secara lisan dan berkomunikasi melalui telepon atau secara langsung. Jika tidak ada tanggapan maka dilanjutkan dengan pemanggilan secara tertulis sampai tiga kali. “Kalau tidak ditanggapi dan ASN tidak kooperatif maka sebagai pejabat pembina kepegawaian, Bupati Mimika berhak membuat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat sesuai amanat undang-undang,” terangnya.

Gomar mengatakan, PNS yang mangkir bukan hanya mereka yang mengalami non job. Bahkan ada yang masih menduduki jabatan baik eselon III, eselon IV di OPD, distrik dan kelurahan. Data akan divalidasi kembali dan berkoordinasi engan ASN bersangkutan.

Pemda Mimika masih membuka ruang asalkan ASN bersangkutan bisa kooperatif. “Bisa kembali bisa bekerja membantu Pemda Mimika karena status kepegawaiannya masih ASN Pemda Mimika,” tandasnya.

Penindakan atau sanksi terhadap PNS yang tidak disiplin sudah dilakukan. Berdasarkan hasil validasi oleh Inspektorat dan BKPSDM yang dikoordinir oleh para Asisten Setda, sanksi berupa pemblokiran gaji dan hak-hak lainnya sudah dilakukan sejak Tahun 2019.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *