oleh

Bupati Kembali Tegaskan Disiplin ASN dan Honorer

TIMIKA – Selama masa pandemi Covid-19, sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) diubah. Mulai dari pembatasan dengan pembagian shift kerja serta pengurangan jam kerja. Meski demikian, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE MH menyatakan bukan berarti pekerjaan diabaikan. Itu ditegaskan Bupati Omaleng saat memimpin apel gabungan, Rabu (17/3) lalu.

Untuk itu ia kembali menegaskan pentingnya disiplin bagi ASN dan juga honorer di lingkup Pemda Mimika. Bupati memerintahkan agar absensi sidik jari harus difungsikan untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai.

Sekda Mimika, Michael Gomar, SSTP MSi menambahkan sesuai arahan Bupati dan Wabup maka absensi sidik jari atau finger print akan diaktifkan kembali paling lambat dua pekan kedepan. Alat sudah terpasang hampir di semua OPD. Kecuali 6 OPD khususnya yang berada di luar Kantor Pusat Pemerintahan ditambah distrik dan kelurahan yang belum dilengkapi alat finger print.

Absensi sidik jari akan terkoneksi ke Bagian Organisasi Setda Mimika. OPD yang masih manual akan dilengkapi tahun ini termasuk pada UPTD di bawah OPD karena tempatnya yang berbeda-beda dan jumlah pegawai yang cukup banyak. “Kita akan lihat kebutuhan mesin bagaimana untuk bisa memenuhi jumlah ASN dan honorer di OPD termasuk distrik dan kelurahan,” terangnya.

Alat absensi tidak hanya menggunakan sidik jari tapi ada juga yang merekam cornea mata. Jadi dipastikan tidak bisa dimanipulasi. Pegawai harus hadir tepat waktu. Pada pagi hari pegawai diberi waktu dari pukul 08.00 WIT sampai 08.30 WIT untuk melakukan absensi. Lewat satu menit tidak bisa terekam lagi.

Begitu juga pada jam pulang kantor. Sesuai jadwal yang ditetapkan yakni pukul 15.00 WIT. Berarti pegawai baru bisa melakukan absen pada pukul 15.00 WIT. Jika dilakukan sebelum maka akan ditolak.

Di masa pandemi kata Gomar, kebijakan pembagian shift 50 persen masih berlaku sehingga absensi menyesuaikan dengan pembagian shift kerja. Tapi jika pada jadwal kerja tidak berkantor yang dibuktikan dengan absensi maka konsekuensinya adalah pemotongan hak. Tunjangan perbaikan penghasilan dan insentif akan dibayar sesuai kehadiran.

Apabila tidak masuk selama 5 hari, 10 hari, 1 minggu bahkan 1 bulan ditegaskan Gomar, sudah ada aturan yang disesuaikan dengan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan juga PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

“Sesuai komitmen dan arahan dari Bupati dan Wabup bahwa penegakan disiplin kepada ASN mulai kita tegakkan dan harus menunjukkan kinerja untuk melayani masyarakat Kabupaten Mimika. Terutama kita benahi dulu birokrasi yang ada dan para birokrat yang melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *