oleh

Musrenbang Distrik Tembagapura, 70 Persen Infrastruktur

TIMIKA – Untuk menampung usulan program kegiatan dari tingkat kampung dan kelurahan, Distrik Tembagapura menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik pada Kamis (18/3) di Hotel Grand Tembaga.

Kegiatan yang diikuti 13 kampung dan satu kelurahan itu dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Yulianus Sasarari didampingi Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame, SIP dan tim asistensi dari Bappeda.

Dalam Musrenbang dilakukan rembuk aspirasi. Sebagian besar atau sekitar 70 persen usulan kegiatan di bidang infrastruktur. Selebihnya pendidikan dan kesehatan. Setiap kampung mengusulkan setidaknya 15 kegiatan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Yulianus Sasarari mengatakan pembangunan di distrik dan kampung merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk itu semuanya harus sejalan dengan tema pembangunan Tahun 2021 yaitu ‘Mendorong Pemulihan Ekonomi Daerah Demi Kesejahteraan Masyarakat Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkesinambungan’.

Sasarari menekankan kepada distrik dan kampung agar usulan program pembangunan disinkronkan. Mana yang dibiayai dengan dana desa dan mana yang menggunakan APBD. “Jangan sampai ada satu kegiatan yang dibiayai dua sumber,” katanya.

Usulan dari tingkat kampung dan distrik itu selanjutnya akan dibahas dalam Forum SKPD yang digelar pada 22-23 Maret 2021 mendatang kemudian dilanjutkan dalam Musrenbang tingkat kabupaten pada 25-27 Maret. “Jadi pembahasan dimulai dari tingkat bawah untuk menjadi program daerah sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame mengatakan ada banyak kebutuhan di tingkat kampung dan distrik. Meskipun merupakan area perusahaan tapi tetap ada batasan. Infrastruktur kata dia memang perlu dibangun mulai dari jalan, air bersih dan perumahan serta listrik. Kemudian pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Kondisi geografis Distrik Tembagapura membuat akses sangat sulit. Memang sudah ada konektivitas dengan adanya lapangan terbang di Tsinga dan Aroanop tapi akses menuju kampung dari lapter juga masih cukup sulit sehingga perlu dibangun infrastruktur jalan dan jembatan.

Pemulihan tiga kampung yakni Banti 1, Banti 2 dan Opitawak juga menjadi prioritas dalam perencanaan terutama listrik karena warga saat ini belum mendapat penerangan. Sudah ada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tapi harus diperbaiki dan membutuhkan waktu 6-9 bulan.

Perumahan terutama 18 unit rumah yang hancur pasca konflik. Balai kampung dan Pustu juga harus dibangun kembali. Rumah yang rusak harus direnovasi. “Itupun bertahap dimulai dari perencanaan,” ujarnya.

Untuk mempercepat pembangunan di Distrik Tembagapura, pemerintah siap membuka diri dan membangun kerjasama dengan PT Freeport Indonesia agar ikut mendukung. “Saya yakin perusahaan respon dan akan bangun,” katanya. (sun)  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *