oleh

BI Dorong Pemda Mimika Optimalkan Transaksi Elektronik

TIMIKA – Bank Indonesia (BI) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika untuk mengadopsi elektronifikasi transaksi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah baik dari sisi pajak maupun retribusi daerah.

Untuk mempercepat itu maka Pemda Mimika akan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang diawali dengan sosialisasi langsung dari Bank Indonesia Perwakilan Papua. Sosialisasi digelar Jumat (19/3) di Hotel Grand Mozza yang dihadiri Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM, Sekda Mimika, Michael Gomar, SSTP MSi, Kepala Tim Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP-PUR Bank Indonesia Provinsi Papua, Dwi Putra Indrawan serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Mimika.

Wabup Mimika, Johannes Rettob, SSos MM mengatakan sudah mengimplementasikan transaksi elektronik hanya saja belum optimal. Dari sisi regulasi sudah ada hanya saja tindaklanjut yang belum maksimal karena terkait sumber daya manusia.

Transaksi elektronik kata Wabup bahkan sudah diaplikasikan di pasar tradisional tapi tidak berjalan karena sosialisasi dan edukasi yang masih sangat kurang. Salah satu contoh lain juga, penerapan portal otomatis untuk penarikan retribusi parkir di Pasar Sentral dengan pembayaran cash masih dipersoalkan. “Bayar cash saja dipersoalkan, belum bayar pakai kartu,” ujar Wabup.

Sehingga menurutnya yang harus dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi transaksi elektronik. Sebab kata Wabup, jika dioptimalkan transaksi elektronik bisa mendongkrak PAD sampai 24 persen.

Kepala Tim Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP-PUR Bank Indonesia Provinsi Papua, Dwi Putra Indrawan menambahkan Pemda Mimika perlu membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasu daerah dengan ketua Bupati. Ini sebagai tindaklanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021.

Dwi mengatakan Pemda diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi. Terutama untuk transaksi pendapatan baik pajak daerah maupun retribusi. Kemudian belanja juga dilakukan secara elektronik untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Ia menambahkan, Pemda Mimika memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan PAD. Sehingga kemandirian daerah bisa terwujud dan tidak bergantung dari pusat.

Bank Indonesia sendiri sudah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yakni standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bamk Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *