oleh

Pemprov Papua Canangkan Program Pace Juara, Untuk Menekan Angka Kemiskinan

TIMIKA – Provinsi Papua tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Untuk menekan itu, maka Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya salah satunya dengan mencanangkan program Pace Juara atau Pengendalian Cepat Menuju Papua Satu Harga.

Kabupaten Mimika dipilih menjadi salah satu sentra atau hub karena letaknya yang strategis dan menjadi penyangga bagi sejumlah kabupaten di pegunungan dan juga wilayah selatan Papua. Sebagai langkah awal Pemprov Papua bersama Bank Indonesia dan Pemda Mimika serta pihak terkait menggelar rapat koordinasi pada Jumat (19/3) di Hotel Grand Mozza.

Rapat dihadiri Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Ir Omah Laduani Ladamay, MSi, Sekda Mimika, Michael Gomar, SSTP MSi perwakilan Bank Indonesia serta pimpinan OPD lingkup Pemda Mimika dan pihak terkait.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Ir Omah Laduani Ladamay, MSi menerangkan latar belakang dibuatnya program Pace Juara karena tingkat kemahalan harga yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Terjadi kesenjangan yang cukup tajam dan inilah yang menyebabkan kemiskinan.

Untuk menekan itu maka, Pemprov Papua mendorong program strategis untuk percepatan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan. “Salah satunya kemahalan yang terjadi. Kita tahu, kalau saya bicara lebih dalam lagi bicara soal Otsus yang mendapat dampak paling besar dengan kemahalan adalah kita punya saudara-saudara di wilayah pegunungan,” terangnya.

Menurutnya, transportasi bukan satu-satunya penyebab tingkat kemahalan. Ada faktor lain salah satunya manajemen tata niaga serta kontrol pengawasan yang tidak maksimal padahal ini merupakan tugas pemerintah. Sesuai Perpres 71 Tahun 2015 menekankan, untuk bahan pokok penting harus diawasi oleh pemerintah agar harga tidak melebihi 13,5 persen dari harga pelabuhan asal.

Melalui program Pace Juara, Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan kabupaten dan semua pihak terkait untuk bekerja bersama demi mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera bisa mulai nampak.

Salah satu caranya adalah dengan menekan harga. Laduani mengungkapkan penyebab harga mahal karena barang muatan balik sangat minim. Kapal yang masuk di Papua dengan muatan penuh, ketika kembali muatan sangat sedikit. Ini terjadi bukan saja di Mimika tepatnya di Pelabuhan Pomako, tapi juga di Jayapura dan Merauke. “Jadi kita semangatkan masyarakat, OPD yang tangani hulu untuk menghasilkan barang muatan balik,” ujarnya.

Contohnya telur ayam yang produksinya di Mimika sudah cukup banyak, bisa dikirim ke Sorong atau ke Jayapura yang masih datangkan telur dari Surabaya. Komoditi cabe dan bawang merah yang cukup mempengaruhi inflasi di Papua harus dikembangkan karena peluang ekspor yang terbuka ke luar Papua bahkan luar negeri.

Komoditi potensial lainnya juga seperti sagu bisa didorong. Hanya saja persoalannya, harga yang ditawarkan dari Papua tidak bersaing karena mahal. Sehingga harus ada teknologi yang memberi nilai tambah sehingga harga jual bisa diterima. Misalnya dengan mengolah sagu menjadi beras analog yang dijual dengan harga mahal pun tetap memiliki pasar. “Tahun ini Pemprov Papua masuk untuk mendorong produksi sagu di Mimika yang secara bertahap kita olah jadi beras analog, supaya bisa dikirim yang nilai jualnya bersaing. Kita mau buat hal yang kompetitif,” tuturnya.

Ada empat fokus utama dari Pace Juara. Pertama, keterjangkauan harga. Kedua, ketersediaan pasokan. Ketiga, kelancaran distribusi dan keempat, komunikasi efektif. Salah satu cara untuk mewujudkan keterjangkauan harga adalah dengan menetapkan trayek tol laut T-19 dengan rute Merauke-Kokas-Sorong-Korido-Depapre agar dapat melalui Pelabuhan Pomako serta mengoptimalkan pengelolaan Gerai Mariti yang sudah ada di Pomako sebagai pusat grosir.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM mengungkapkan Kementerian Perhubungan sudah menjadikan Mimika sebagai pilot project multimoda transportasi angkutan barang. Mulai dari tol laut, subsidi angkutan darat sampai jembatan udara.

Hanya saja kata dia, ini belum efektif menurunkan harga karena supply and demand yang belum seimbang. Contohnya Ilaga yang dilayani rute cargo perintis bersubsidi tiga kali seminggu. Itu tidak mampu menekan harga karena komersial jauh lebih besar. Komersial dalam sehari bisa sampai 35 penerbangan.

Kemudian kata Wabup, pengawasan yang tidak jalan membuat para pelaku yang ditunjuk sebagai distributor yang menggunakan subsidi angkutan udara tidak menjual barang dengan harga murah tapi dikomersilkan dengan harga tinggi. Jadi menurutnya, untuk menekan harga maka supply and demand harus diseimbangkan dan perlunya pengawasan ketat.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *