oleh

Ketua DPRD Dukung Bupati Berhentikan ASN yang Tidak Kerja

TIMIKA – Ketegasan Bupati Kabupaten Mimika untuk tidak segan-segan memberhentikan 280 pegawai yang mangkir dari tempat tugas didukung penuh oleh wakil rakyat. Para pegawai yang digaji oleh uang rakyat ini harus melaksanakan pekerjaan sebagai abdi negara sesuai aturan. Jika pegawai tidak bekerja, maka akan menambah beban keuangan negara.

Ketua DPRD, Robby Kamaniel Omaleng, Selasa (23/3) mengatakan para abdi negara ini dibiayai dengan uang rakyat. Baik gaji dan tunjangan yang mereka terima adalah dari uang rakyat. Untuk itulah, jika mereka mangkir dari tempat tugas dan tidak melaksanakan kerjanya dengan maksimal, maka pemberhentian dengan tidak hormat adalah langkah akhir yang harus diterima pegawai yang bersangkutan.

“Gaji jalan, TPP terima, tapi tidak kerja itu khan lucu. Jika tidak ditegaskan maka akan membebani dan membuat bengkak keuangan negara,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan memang langkah yang akan ditempuh oleh kepala daerah sangat tepat dan sudah waktunya. Dimana, selama ini kedisiplinan para pegawai masih jauh dari harapan dan mereka belum menerima sanksi sesuai dengan aturan kedisiplinan pegawai. Dengan menegakkan kedisiplinan pegawai maka sudah barang tentu sebut Robby, akan berdampak pada perbaikan kedisiplinan pegawai yang lain serta menekan nominal anggaran untuk belanja pegawai.

Lanjutnya, anggaran yang dikucurkan untuk belanja pegawai setiap tahunnya tidak main-main. Maka, para pegawai harus menyadari betul apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara.

Dikatakan, kepala daerah diharapkan tidak hanya memberikan ultimatum akan memberhentikan pegawai yang mangkir dari tempat tugas, namun harus dilaksanakan.

“Saya dukung, tapi harus lakukan itu, hilangkan pendekatan keluarga dan lainnya agar menjadi tolak ukur seseorang untuk menduduki jabatan,” jelasnya.

Ditambahkannya, untuk menegakkan aturan soal kepegawaian ini harus didukung oleh semua pihak. Apa yang sudah diinstruksikan oleh kepala daerah ini kata Robby, harus didukung oleh kepala-kepala dinas yang mulai mendisiplinkan para pegawaianya.

Di setiap OPD kata Robby, harus melaksanakan keputusan bupati agar profesionalitas kinerja kepegawaian guna mendukung birokrasi di pemerintahan ini bisa terwujud.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *