oleh

Saleh Keluhkan Tidak Akomodirnya Aspirasi Masyarakat Oleh Pemerintah

TIMIKA – Sekretaris Komisi C DPRD, Saleh Alhamid, Kamis (25/3) mengatakan, pihaknya secara resmi sudah mendapatkan surat dari bupati untuk permintaan memasukan usukan Pokok Pikiran (Pokir) bagi anggaran Tahun 2022. Namun, ia menyebut usulan-usulan yang datang dari aspirasi masyarakat ini tidak diakomodir oleh pemerintah pada setiap tahun anggarannya.

Saleh yang juga Ketua DPC Partai Hanura Mimika ini mengatakan, pemerintah sudah meminta usulan untuk masuk ke Pokir mereka. Namun sebutnya, yang menjadi pertanyaan adalah Pokir di 2021 saja belum jelas apakah ada yang diterima ataupun ditolak dan pemerintah sudah meminta Pokir lagi untuk anggaran Tahun 2022.

Anggota dewan dua periode ini menyebutkan jika selama ia berada di lembaga legislatif ini lima tahun, belum pernah ada Pokir yang ia masukan dan dijawab oleh pemerintah.

“Kita harus sampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Namun, saya selama jadi DPRD lima tahun kemarin belum lihat Pokir saya diakomodir,” tegasnya.

Dewan mulai memasukan usulan yang datang dari masyarakat dalam Pokok Pikiran (Pokir) yang nantinya akan menjadi bagian dari program yang dimasukan dalam program kerja Tahun Anggaran 2022.

Belum ada Pokirnya yang dilaksanakan oleh pemerintah inilah sebut Saleh yang membuat Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD harus ikut berpikir serius mengapa Pokir dari para wakil rakyat ini tidak kunjung dijawab dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Pemerintah lanjut Saleh, seharusnya menyampaikan secara resmi mengapa Pokir dewan tidak bisa dilaksanakan di tahun anggaran ini. Jika hal ini disampaikan secara resmi sama dengan permintaan memasukan usulan Pokir yang juga resmi melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan daerah ini, sudah barang tentu jelas Saleh, pihaknya tidak akan bertanya-tanya dan bisa menjelaskan hal ini kepada masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) nya masing-masing.

“Mereka (pemerintah) harus secara resmi sampaikan ke kita mengapa Pokir ini tidak dilaksanakan, kita ini seolah pikir dan masukan usulan dari masyarakat, tapi feedback-nya tidak ada,”ujarnya.

Ditambahkanya, dalam mengusulkan Pokir, DPRD dapat melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat secara langsung karena didapat melalui kegiatan reses atau kunjungan langsung ke tengah-tengah masyarakat. Ia memberikan contoh soal kebutuhan untuk sarana pendukung di Pasar Sentral yang didapat keluhanya dari para pedagang dan masyarakat sekitar.

Namun, karena sampai saat ini, terhitung sudah dua tahun sejak 2019 dan 2020 ia memasukan Pokir dan tidak ada jawaban apakah dilaksanakan atau tidak dan disertai dengan alasan dari pemerintah, maka pihaknya juga masih bingung untuk memasukan usulan apa dalam Pokir tahun 2021 ini.

“Eksekutif selama ini tidak pernah menyampaikan surat secara resmi kepada legislatif soal pelaksanaan Pokir setiap tahun, maka kami juga apakah mau masukan usulan yang masih sama atau baru, karena kita belum tau apa saja yang sudah diakomodir,” imbuh Saleh. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *