oleh

Pemerintah Diminta Perhatikan Perbaikan Sarana Drainase

TIMIKA – Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan kepentingan masyarakat yang terkait dengan perbaikan sarana drainase. Perbaikan sarana drainase khusus di Kelurahan Minabua, Distrik Mimika Baru ini diharapkan dapat dilakukan oleh pemerintah sebab saat hujan menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di seputaran SP2 – SP5.

Harapan itu disampaikan langsung masyarakat dalam agenda Reses I Anggota DPRD Mimika dari Fraksi PDIP, Yohanis Felix Helyanan, Rabu (31/3) di Hotel Grand Tembaga. Dalam agenda reses tahap pertama ini Jhon Tie, sapaan Yohanis Felix Helyanan mengatakan, masyarakat berharap agar pemerintah memperhatikan sarana drainase terutama pembuangan air dari kota ke bagian wilayah SP 5.

Menjelang PON XX sebut Jhon Tie, pemerintah paling tidak harus memperhatikan masalah ini sebab wilayah seputaran SP2-SP5 merupakan titik yang akan digunakan untuk tempat perjalanan kegiatan nasional ini. Untuk itulah, pemerintah sebutnya paling tidak harus memperhatikan hal ini agar jalanya air ini bisa diatur dan tidak menyebabkan genangan di jalan-jalan yang akan dilewati pada saat kegiatan PON nantinya.

“Jadi mohon pemerintah untuk perhatikan masalah pembuangan air ini,” ujarnya.

Usulan lain sebutnya datang dari Kelurahan Wanagon yang mengatakan jika sanksi kepada masalah pembuangan sampah belum dilaksanakan secara maksimal. Walaupun sudah ada aturan daerah soal tata tertib pembuangan sampah ini, namun belum dilaksanakan dengan maksimal oleh pemerintah. Ketertiban ini kata Jhon Tie, merupakan PR bagi pemerintah dan pihaknya.

Lain lagi yakni masalah tanah untuk proyek pelebaran jalan disebutkan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi. Mengenai hal ini, ia akan masukan dalam Pokir sehingga pemerintah diharapkan bisa menyelesaikanya. Jika bisa, maka hal ini akan dimasukan dalam APBD Perubahan 2021. Banyak masyarakat pemilik tanah yang tanahnya diambil untuk keperluan pelebaran jalan namun proses ganti ruginya belum terealisasi.

Selain itu, masalah nelayan lokal yang ada di pesisir berkembang tanpa kontrol dari pemerintah juga menjadi perhatian dalam reses ini. Banyak nelayan lokal kata Jhon Tie, harus didukung dengan pos terpadu di masing-masing distrik yang diatur oleh dinas teknis. Seharusnya, pos terpadu ini dibuat sehingga aktivitas mereka terpantau.

Dari semua usulan ini tambah Jhon Tie, ia sebagai dewan akan terus berupaya untuk melaksanakan fungsinya yang diharapkan bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin.

“Mohon maaf jika tahun-tahun kemarin teman-teman merasa bahwa dewan belum bekerja maksimal, memang benar karena covid-19, jadi berharap dengan tahun baru ini semua bisa,  mudah-mudahan ke depan kami akan bisa bekerja sama, kita kawal pemerintahan, masyarakat supaya Mimika ini bisa lebih baik lagi,” imbuhnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *