oleh

Masyarakat Pegunungan Minta Pemerintah Bangun Jembatan

TIMIKA – Masyarakat di wilayah pegunungan sangat membutuhkan dukungan pemerintah, untuk pembangunan sarana jembatan. Kebutuhan akan adanya fasilitas jembatan ini merupakan yang paling utama sebab dengan kondisi geografis pegunungan yang sulit, masyarakat sangat susah untuk beraktivitas dari kampung ke kampung yang lain.

Kebutuhan akan sarana jembatan ini diungkapkan oleh masyarakat Distrik Tembagapura di Kampung Bebilawak, Kampung Ompiliga di Distrik Jila dalam agenda reses tahap I Tiga Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Aleks Tsenawatme, Sasiel Abugau dan Ancelina Beanal, Jumat (2/4).

Wakil Ketua I DPRD, Aleks Tsenawatme mengatakan pada umumnya masyarakat di pegunungan mengalami dua kendala. Dengan adanya aliran sungai yang sangat deras, masyarakat harus didukung sarana penyebrangan untuk pergi ke kebun serta ke kampung lainya.

“Masyarakat banyak yang hanyut, pulang dari kebun, satu kampung ke satu kampung, itu yang urgensi sekali. Masalah jembatan ini sehingga bagaimana supaya besok Perubahan (APBD-P), harus ada program pembangunan jembatan di sana,” jelas Aleks.

Jika pemerintah tidak memasukan usulan pembangunan jembatan di wilayah pegunungan ini Aleks mengatakan dengan tegas, ia akan menolak pengesahan APBD. Jika tidak tampil di KUA PPAS usulan dari wakil rakyat ini, maka dengan sangat tegas sebutnya, ia akan menolak anggaran yang diusulkan pemerintah.

Paling tidak sebutnya, di wilayah pegunungan ini ada dua atau tiga jembatan yang dibangun oleh pemerintah. Sebab sebutnya, di Tsinga, Jila dan Alama setidaknya masih membutuhkan 10 sarana jembatan.

“Besok, kalau pada pembahasan saya tidak temukan adanya proyek pembangunan jembatan itu saya akan ambil sikap, dari Fraksi Nasdem akan ambil sikap. Ini harapan saya,” tegasnya.

Lanjutnya, di Kampung Ompiliga, selain jembatan, masyarakat juga membutuhkan dukungan untuk rehab bangunan gereja. Sementara masalah lainnya yakni bidang kesehatan, petugas kesehatan dari Puskesmas Jila sudah ada di sana. Selain itu, masalah pendidikan sebutnya, diharapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh Dinas Pendidikan Dasar.

Ditambahkan Aleks, jika pada reses tahun sebelumnya, banyak Pokir dewan yang belum direalisasikan oleh pemerintah, maka untuk tahun ini sampai tahun depan ia harap, mereka tidak lagi bernegoisasi dengan tidak meloloskan apa yang diusulkan oleh wakil rakyat. Dengan hak dewan yang melekat, ditambahkan Aleks, tiga hak yang ada ini akan digunakan dengan penuh, agar suara masyarakat bisa didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah.

“Saya akan tetap ambil sikap, tidak ada alasan untuk PON, Covid. Jadi untuk APBD Induk 2022 tidak ada ampun, saya sebagai pimpinan akan ambil sikap dan harus gunung ini anggaran harus pro ke sana,” imbuhnya. (ami)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *