oleh

Jhon Tie: Pemerintah Punya Kewajiban Akomodir Pengusaha Jasa Konstruksi

TIMIKA – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika diharapkan melaksanakan kewajibanya untuk turut mengakomodir para pengusaha jasa konstruksi yang telah turut andil dalam pembangunan daerah ini. Dengan kewajiban para pengusaja jasa konstruksi yang setiap tahunnya membayar pajak, perpanjangan izin, membayar fiskal dan SITU, namun mereka belum banyak diberikan kesempatan untuk melakukan proyek fisik.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika, Yohanis Felix Helyanan atau yang akrab disapa Jhon Tie, Rabu (7/4) di ruang kerjanya mengatakan, selama ini hanya ada satu dua pengusaha jasa konstruksi yang diberikan kepercayaan untuk menangani berbagai proyek fisik di seputaran kota Timika setiap tahunnya. Namun, sebagian kontraktor lainnya bahkan sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk menangani proyek kecil.

Melihat hal ini, tentu saja Politisi PDIP ini mengatakan apa yang sudah dilakukan pemerintah secara tidak langsung mengkerdilkan adanya pengusaha jasa konstruksi lain.

“Paling tidak tanggung jawab pemerintah harus memberikan kesempatan kepada mereka, jangan ada monopoli kepada orang-orang tertentu, terutama dalam kegiatan-kegiatan, ada satu dua orang yang dapat ratusan M (miliar), seolah APBD ini hanya untuk orang-orang tertentu itu saja,” jelasnya.

Jhon Tie mengatakan memang pekerjaan proyek yang dilakukan oleh satu dua pengusaha besar yang sudah terkenal di Timika ini sah-sah saja mereka terima. Namun, pemerintah juga harus melihat adanya pengusaja jasa konstruksi lainya seperti melibatkan mereka sebagai sub kontraktor. Dengan keterlibatan pengusaha lain ini, maka mereka juga bisa menikmati anggaran yang dikucurkan pemerintah setiap tahun anggaran.

“Teman-teman kita (kontraktor) lain bisa dilibatkan misalanya jadi sub kontraktor sehingga mereka juga bisa menikmati kue-kue yang disediakan oleh pemerintah, jangan ada monopoli, kasihan karena saya lihat banyak teman kita pengusaha jasa konstruksi tidak dilibatkan, dari tahun ke tahun itu-itu saja yang dilibatkan,” ungkapnya.

Dengan biaya yang banyak dikeluarkan mulai menyewa kantor, membayar gaji karyawan sampai memberi pajak bagi daerah ini, para pengusaja jasa konstruksi ini sama sekali tidak mendapatkan pemasukan.

Ditambahkanya, walaupun pemerintah juga sedang jatuh bangun menata keuangan daerah dikarenakan wabah pandemi covid-19 ini, namun hal ini tidak lantas membuat mereka acuh pada kontraktor kecil lainya. Pemerintah diharapkan bisa bijak dan memberikan kesempatan untuk pengusaja jasa konstruksi lainya agar juga menangani proyek fisik. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *