oleh

Transparan, Kegiatan Bernilai Kecil Juga Harus Diumumkan Lewat LPSE

TIMIKA – Penyedia semakin diuntungkan dan dimudahkan dengan adanya keterbukaan informasi rencana umum pengadaan. Sudah beberapa tahun Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika mengimplementasikan pengadaan secara terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Mimika, Bambang Wijaksono mengungkapkan LPSE bisa diakses oleh publik. Lewat laman itu masyarakat umum bisa mengakses semua informasi terkait pengadaan barang dan jasa baik yang bernilai ratusan miliar hingga yang bernilai jutaan. “Semuanya terbuka dan transparan,” katanya.

Mengingat banyaknya pengunjung dan harus aktif 24 jam maka Pemda Mimika menyewa server milik swasta di Jakarta yang juga digunakan kementerian/lembaga. Alasan server tidak ditempatkan di Timika, selain karena faktor keamanan tapi juga listrik yang sering padam. Kemudian jaringan internet yang belum stabil.

Bambang mengatakan semua kegiatan yang ditangani Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diumumkan lewat LPSE. Bahkan kegiatan dengan nilai kecil sekalipun harus diumumkan. “Kegiatan yang nilai kecil harus diumumkan. Ini era keterbukaan. Kenapa harus takut-takut. Kalau prosesnya berjalan dengan benar, ngapain harus takut,” katanya.

Ia mengungkapkan sejauh ini meski belum seluruhnya tapi OPD mulai taat dan tertib mengumumkan kegiatan. Seperti belanja makan dan minum yang nilainya kecil di LPSE sehingga bisa diakses oleh semua orang.

Termasuk juga kegiatan yang tidak dilelang terbuka atau non tender karena bersifat pengadaan langsung. Bambang menjelaskan, adanya perbedaan mengenai pengadaan langsung dan penunjukan langsung.

Penunjukan langsung kata dia, dilakukan pada kasus atau kondisi tertentu. Ini biasanya dilakukan pada situasi bencana atau kedaruratan. Seperti penanganan Covid-19. Dimana pengadaan barang dan jasa tidak bisa melalui mekanisme normal atau pelelangan karena sifatnya mendesak. Penunjukan langsung dilakukan tanpa ada penawaran. Asalkan penyedia yang ditunjuk memenuhi kriteria dan sesuai bidangnya.

Harga satuan yang digunakan pada kondisi ini pun diungkapkan Bambang sering ada penyesuaian. Misalnya pengadaan APD untuk pengadaan Covid-19, dimana dibutuhkan 1.000 buat tapi karena situasi memburuk maka kebutuhan bertambah jadi 10 ribu. Berarti harus ada penambahan 9 ribu.

“Ditentukan harganya. Itu juga harga yang ditentukan langsung dibayar tidak. Akan panggil APIP untuk melihat kewajaran harga. Kalau harga normal Rp 10 ribu, tapi karena dengan kondisi darurat harga bisa naik jadi Rp 25 ribu karena memang semua orang membutuhkan. Itu harga wajar. Bisa jadi, karena katakanlah masker langka sehingga harga naik,” jelasnya.

Sementara untuk pengadaan langsung lanjut Bambang, itu dalam kondisi normal. Adanya aturan terkait pengadaan barang dan jasa di Papua maka untuk kegiatan di bawah Rp 1 miliar harus dilakukan pengadaan langsung dengan perusahaan orang asli Papua.

Untuk hal ini kata Bambang, badan usaha selaku penyedia harus terdaftar pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Ketika ada pengadaan langsung, tinggal dilihat mana yang memenuhi kualifikasi sesuai yang dibutuhkan.

“Kalau tidak terdaftar, harusnya tidak bisa. Tapi sekarang masih banyak yang tidak terdaftar di SIKaP dan masih offline. tapi kondisi ini masa transisi jadi bisa dibolehkan. Tapi setelah selesai pekerjaan harus dilaporkan, dicatatkan sehingga perusahaan itu terdaftar untuk mengurangi potensi masalah,” terangnya.

Ia menyatakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa siap memfasilitasi dan membantu badan usaha yang ingin mendaftar paad SIKaP. Cukup menyiapkan berkas perusahaan kemudian mendaftar secara gratis.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *