oleh

Pemerintah Harus Pastikan Dokumen Kepemilikan Lahan Pasar SP2

TIMIKA – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika diharapkan dapat memastikan dokumen kepemilikan lahan di Pasar SP2 Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru. Harapan agar pemerintah dapat memperjelas status lahan pasar ini sebab sampai saat ini masih ada oknum-oknum yang mengklaim sebagai pemilik lahan pasar ini.

Hal itu terungkap dalam agenda kunjungan kerja Komisi B DPRD di Pasar SP2, Senin (12/4) lalu. Sekretaris Komisi B DPRD, Herman Gafur mengatakan berdasarkan informasi yang langsung disampaikan oleh para pedagang di SP2, lahan pasar ini masih diklaim oleh pihak ke ketiga. Padahal, para pedagang yang ada di sana sangat mendukung semua program yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Disperindag.

Agar para pedagang bisa berjualan dengan nyaman, maka Herman berharap agar pemerintah bisa memastikan lahan pasar tersebut milik pemerintah.

“Selama ini ada pihak  ke tiga yang mengklaim lahan kepemilikan pasar SP2, kami harap pemerintah harus tegas, memastikan semua dokumen pendukung yang ada supaya semua pengelolaan pasar menjadi kewenangan Disperindag,” ujar Herman.

Polisiti Partai Bulan Bintang ini mengatakan sebagai wakil rakyat pihaknya juga mendukung program pemerintah dalam penataan pasar guna bangkitnya perekonomian masyarakat.

Disebutkan Herman, selain persoalan lahan pasar yang belum jelas, di Pasar SP2 juga belum difasilitasi dengan toilet umum, belum tersedianya sumur bor, akses transportasi serta belum ada pos security untuk petugas pengamanan pasar.

Beberapa usulan dari para pedagang ini tambah Herman akan menjadi hal yang prioritas oleh Komisi B ke depanya untuk diperhatikan. Agar kepentingan masyarakat khususnya pedagang bisa diakomodir oleh pemerintah, maka Disperindag juga diarahkan untuk mengusulkan program penataan pasar SP2 ini dalam APBD Perubahan 2021. Untuk hal ini, maka Komisi B sebut Herman akan terus mendukung semua hal yang dilakukan untuk kepentingan daerah.

“Kami Komisi B akan selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan daerah, kecuali untuk kepentingan kelompok atau perseorangan tentu kita tidak dukung,” imbuhnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *