oleh

Tinjau Aktivitas di PPI Pomako, Komisi B Lakukan Kunjungan Kerja

TIMIKA – Sebagai bentuk kepedulian, perhatian dan meninjau aktivitas di PPI Pomako Distrik Mimika Timur, Komisi B DPRD Mimika, Selasa (13/4) melakukan kunjunganya langsung. Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Komisi B Rizal Pata’ini diterima langsung Kepala Dinas Perikanan, Leentje Siwabessy.

Leentje Siwabessy mengatakan pihaknya mengapresiasi kunjungan kerja yang sudah beberapa kali dilakukan oleh Wakil Rakyat dari Komisi B ini. Dengan kunjungan yang sudah kesekian kalinya ini, Leentje mengatakan apa yang diharapkan yakni untuk pengembangan sektor perikanan untuk semakin maju bisa terlaksana.

Adapun beberapa kendala yang disampaikan kepada Komisi B pertama kata Leentje soal adanya Peraturan Daerah soal pengelolaan PPI Pomako. Ini sebutnya harus juga didukung dengan adanya Peraturan Bupati.

Selain itu pengawasan kapal-kapal besar di atas 30 GT yang merupakan kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dewan sebut Leentje sudah bersedia untuk berkoordinasi juga dengan kementerian terkait.

Disebutkan Leentje, perhatian pemerintah dan legislatif memang harus tertuju juga pada sektor perikanan selain pertambangan di Timika. Sebab, sektor perikanan juga adalah salah satu sektor yang menjanjikan sehingga dengan adanya dukungan dari Komisi B ia harapkan Mimika bukan cuma jadi penonton atas kapal yang masuk dengan GT yang besar dan tidak menghasilkan apa-apa untuk daerah ini.

“Ke depan kami harapkan sektor perikanan lebih baik dan menghasilkan untuk pendapatan daerah dan juga pemberdayaan masyarakat asli, nelayan Papua,” jelasnya.

Sementara itu, Rizal Pata’dan mengatakan kunjunganya bersama Anggota Komisi B ke PPI Pomako ini dilaksanakan karena melihat potensi SDM di bidang kelautan ini sangat kaya. Walaupun dengan sumber kekayaan alam yang melimpah ruah dan didukung dengan sarana transportasi yakni kapal-kapal yang berlabuh di PPI Pomako, namun ternyata hal in belum memberikan dampak positif bagi penerimaan di daerah ini.

“Walaupun kita kaya akan sumber daya alam, kelautan ini, banyak kapal singgah di sini, namun ternyata ini belum memberikan pemasukan dalam hal ini penerimaan bagi daerah,” jelasnya.

Selain itu, kehadiran kapal-kapal yang bersandar di PPI Pomako ini juga belum memberikan dampak bagi masyarakat lokal dan nelayan di sekitar Pomako. Melihat hal ini pihaknya sebut Rizal, merasa bertanggung jawab agar bagaimana potensi kelautan ini bisa dimaksimalkan.

Dengan adanya permasalahan kapal-kapal di atas 30 GT yang belum maksimal untuk pendapatan bagi daerah ini, Rizal mengatakan daerah bisa kehilangan Rp 5-6 miliar setiap tahunnya. Jika ada ribuan kontainer ikan yang keluar dari daerah ini dan tidak memberikan kontribusi bagi daerah, maka harus dipersiapkan regulasi yang kuat agar tertib administrasi.

Begitupun dengan sarana dan prasarana di PPI Pomako, harus dibenahi agar kapal-kapal yang besar berlabuh di sini bisa nyaman serta bisa mengeluarkan hasil laut ke darat. Jika ini terjadi, maka daerah bisa memungut pajak dan akan berguna untuk daerah ini.

Untuk mencapai apa yang diimpikan ini, maka pihaknya berharap kepada Dinas Perikanan untuk benar-benar berkonsentrasi guna mempersiapkan infrastruktur pendukung di PPI Pomako. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *