oleh

Komisi C dan Bappeda Satukan Pemahaman Soal Pokir

TIMIKA – DPRD Mimika tengah menjalankan agenda kunjungan kerja dengan menemui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rabu (14/4), Komisi C DPRD mengunjungi Bappeda Mimika.

Kedatangan Komisi C DPRD yang dipimpin langsung Ketua Komisi, Elminus Mom serta Wakil Ketua Komisi, Martinus Walilo, Sekretaris Komisi, Saleh Alhamid bersama anggota diantaranya Aser Murib, Semuel Bunei, Leonardus Kocu, Yulian Salossa, Amandus Gwijangge, Novian Kulla dan Sasiel Abugau disambut oleh Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi beserta Sekretaris dan para kepala bidang.

Salah satu poin pembicaraan utama dalam kunjungan Komisi C DPRD adalah mengenai pokok pikiran anggota DPRD. Anggota DPRD mengeluhkan usulan pokir yang tidak diakomodir oleh Pemda Mimika. Padahal pokir merupakan asirasi dari masyarakat yang diserap oleh anggota dewan ketika melakukan reses.

Sekretaris Komisi C, Saleh Alhamid mempertanyakan apakah APBD Tahun 2021 yang nilainya Rp 3,6 triliun sudah termasuk pokok pikiran DPRD. Menurutnya, jika pokir tidak diakomodir maka seharusnya disampaikan secara tertulis disertai alasan supaya dewan puas dan tahu.

Mengenai pokok pikiran dewan, Kepala Bappeda, Yohana Paliling menyatakan bahwa pada Tahun 2020 lalu dewan mengajukan pokir yang jumlahnya ribuan kegiatan dengan nilai mencapai Rp 2,6 triliun. Tentu dengan kondisi keuangan daerah maka tidak bisa diakomodir secara keseluruhan dalam APBD Tahun 2021.

Yohana menjelaskan pokir harus disinkronkan juga dengan hasil Musrenbang tingkat kampung dan distrik. Sebab biasanya, ada usulan Musrenbang yang sama dengan pokir. Jadi oleh OPD teknis dilakukan penyesuaian karena pokir harus masuk dalam Musrenbang dan masuk dalam rencana kerja.

Pada kesempatan itu Yohana juga menegaskan bahwa dalam proses perencanaan program kegiatan, bukan Bappeda yang input kegiatan dalam sistem. Apalagi dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sekarang ini dimana yang input kegiatan adalah masing-masing OPD. “Kami Bappeda tidak ada kepentingan kegiatan terakomodir atau tidak,” tegasnya.

Begitu pula dengan pokir. Dalam SIPD juga sudah ditentukan, dimana masing-masing anggota DPRD mengusulkan melalui sistem. Ada lima tahapan dimulai dari input akar masalah oleh operatir Sekretariat DPRD kemudian divalidasi oleh Setwan. Jika sudah divalidasi maka tidak bisa dirubah lagi.

Setelah divalidasi, usulan pokir dimasukkan di OPD mitra sesuai bidang. Tugas Bappeda, melakukan validasi ke OPD dan melakukan reakap. Sementara yang menentukan usulan itu ditolak atau diterima adalah OPD. Jika usulan diterima maka itu masuk di Renja dan KUA untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD.

Yohana mengungkapkan sebenarnya, Bappeda sudah meminta jadwal ke Sekretariat DPRD untuk memberikan pemaparan mengenai mekanisme pengusulan pokir tapi sampai saat ini belum terealisasi. Komisi C DPRD sendiri sangat menyambut baik hal itu dan berharap ada jadwal khusus untuk membahas secara detail mengenai pokir DPRD. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *