oleh

Kunjungi Bappeda, Komisi C Pertanyakan Progres Pelaksanaan APBD 2021

TIMIKA – Dalam kunjungan kerja ke Bappeda Mimika pada Rabu (14/4) kemarin, Komisi C DPRD Mimika mempertanyakan dan menyoroti sejumlah hal, salah satunya progres pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.  Juga mengenai sistem perencanaan pembangunan yang disebut tidak merata oleh DPRD Mimika.

Ketua Komisi C, Elminus Mom dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Bappeda, Ir Yohana Paliling, MSi menyoroti soal pelaksanaan pelebaran Jalan Cenderawasih yang tak kunjung rampung dan menguras APBD yang tidak sedikit. Padahal masih banyak prioritas pembangunan lain yang juga dibutuhkan masyarakat. Ia bahkan mempertanyakan kenapa proyek itu harus kontrak multiyears.

Wakil Ketua Komisi C, Martinus Walilo juga berharap agar dalam perencanaan pembangunan harus berpihak kepada orang asli Papua. Dengan cara membangun daerah seperti Kwamki Narama dan Satuan Pemukiman (SP). “Jangan hanya di kota, karena masyarakat juga butuh pembangunan. Perencanaan arahnya harus ke situ karena masih banyak keterbatasan,” ujarnya.

Sementara Leonardus Kocu berharap agar Bappeda membuat jadwal pelaksanaan program kegiatan sehingga menjadi dasar pengawasan dari DPRD Mimika. Jangan sampai DPRD hanya berkomentar tanpa data padahal OPD sudah bekerja. Ia juga mempertanyakan mengenai kondisi keuangan daerah yang sudah beberapa kali mengalami defisit hingga menimbulkan utang.

Menanggapi itu Kepala Bappeda, Yohana Paliling merasa bersyukur karena bisa dikunjungi langsung oleh Komisi C DPRD. Yohana mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir Bappeda disibukkan dengan sejumlah agenda kaitan dengan perencanaan Tahun 2022. Dimana tahapannya saat ini sudah sampai pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terkait pelaksanaan APBD 2021, Yohana menyatakan bahwa itu sedang berjalan. Dimana setelah penyerahan DPA pada Maret lalu, kini dalam proses input Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh setiap OPD.

Bappeda lanjutnya sudah menyusun jadwal kerja untuk monitoring dan evaluasi APBD 2021. Juni mendatang dijadwalkan monitoring meja. Dimana pada monitoring meja, OPD diharapkan sudah selesai melakukan proses pelelangan. Apalagi 90 persen kegiatan di Tahun 2021 sudah memiliki perencanaan sehingga tidak menelan waktu lama untuk persiapan pelaksanaan.

Selanjutnya pada Agustus 2021 nanti, Bappeda akan melakukan monitoring fisik pertama untuk memastikan semua kegiatan sudah berjalan. Kemudian monitoring kedua pada Oktober dengan harapan semua kegiatan sudah selesai.

Mengenai kegiatan multiyears dijelaskan Yohana, ada beberapa proyek strategis yang memang kontrak multiyears. Seperti Jalan Cenderawasih dengan kontrak selama tiga tahun anggaran Tahun 2020-2022. Sama halnya dengan pembangunan terminal Bandara Mozes Kilangin. “Jadi tahun depan terakhir untuk penganggaran pekerjaan multiyears,” terangnya.

Dalam hal pekerjaan, karena kontrak multiyears maka kontraktor harus bekerja sepanjang tahun. Ada atau tidak ada anggaran harus tetap kerja. Kalau anggaran terbatas maka kontraktor harus punya modal. Tapi Yohana juga menyatakan bahwa Pemda juga memiliki tanggungjawab untuk membayar. Hanya saja karena kondisi keuangan daerah maka pembayaran tidak sesuai tahapan.

Saat ini lanjutnya, Bupati Mimika masih fokus dalam program pembangunan infrastruktur seperti penyelesaian bandara dan jalan. Dimana kedua proyek itu tidak mungkin ditinggalkan karena akan menjadi beban. Makanya alokasi anggaran untuk bidang lain seperti ekonomi masih sangat minim.

Covid-19 yang masih mewabah hingga saat ini diungkapkan Yohana sangat berdampak pada keuangan daerah. APBD Tahun 2020 harus mengalami refokusing. Ditambah lagi tidak ditransfernya dana perimbangan sebesar Rp 530 miliar dari pusat ke kas daerah yang akhirnya menimbulkan utang bukan hanya bagi pihak ketiga tapi juga operasional pemerintahan.

Agar bisa mendapatkan data dan informasi lebih detail mengenai teknis pelaksanaan kegiatan, Yohana menyarankan DPRD Mimika bisa melakukan hearing dengan OPD teknis yang menjadi pelaksana program kegiatan. Bappeda Mimika sendiri sangat siap jika sewaktu-waktu diundang oleh DPRD untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pembangunan di Mimika.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *