oleh

Pemda Optimis Selesaikan Hutang Pihak Ketiga

TIMIKA – Pemda Kabupaten Mimika optimis bisa menyelesaikan hutang-hutanya kepada pihak ketiga. Sebagai daerah yang dipercayakan menjadi tuan rumah penyelenggara PON XX Tahun 2021 ini, anggaran yang dikeluarkan dari kocek APBD di tiga tahun ini mulai 2019, 2020 dan 2021 tidaklah sedikit. Belum lagi anggaran yang harus dipotong untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga daerah terpaksa berhutang kepada pihak ketiga.

Kepala Bapenda, Drs Dwi Cholifah yang juga merupakan tim badan anggaran eksekutif saat ditemui Radar Timika, Rabu (14/4) di ruang kerjanya mengatakan terkait dengan hutang yang dimiliki oleh daerah, pada 2018 dan 2019, sebenarnya daerah ini sudah tidak memiliki hutang.

Dijelaskan Dwi, untuk membayar hutang di luar recofusing pihaknya optimis sudah bisa diselesaikan tahun ini. Dengan mendapatkan pemasukan anggaran sekitar Rp 500 miliar sekian, sudah ada kelebihan dana di situ. Anggaran dari BPHTB Freeport sebesar Rp 86 miliar.

“Kita untuk yang di luar recofusing sudah sanggup (lunasi) hutang. Jadi kita akan bayar untuk hutang dulu, hutang di 2020 kemarin,” sebutnya.

Selain hutang karena di luar recofusing , ada hutang lagi yakni recofusing yang harus dipikirkan lagi oleh semua stakeholder selain Bapenda.

Untuk menyelesaikan hutang sendiri ada dua cara sebutnya yakni mencari sumber baru (pendapatan) atau meminimalisir belanja, artinya belanja yang tidak terlalu penting dikurangi terlebih dahulu.

Adapun hutang di luar recofusing yakni Rp 325 miliar dan hutang recofusing sebesar Rp 300 miliar. Khusus untuk hutang di luar recofusing akan diselesaikan tahun ini dan untuk hutang recofusing akan dicarikan solusi, jika tidak bisa diselesaikan tahun ini maka akan dianggarkan lagi tahun depan untuk pembayarannya.

Adanya hutang ini kata Dwi, bisa terjadi karena wabah global yang menyerang seluruh pelosok negeri ini. Pandemi covid-19 mengharuskan semua daerah terpaksa recofusing dan realokasi anggaran. Anggaran di daerah ini juga banyak dipotong dan sementara kegiatan-kegiatan yakni proyek-proyek fisik sudah terikat kontrak dan tidak dimungkinkan lagi untuk membatalkan kontrak yang sudah berjalan.

Walaupun semua pihak tidak menginginkan adanya hutang, namun karena situasi yang memaksa, maka kata Dwi, daerah terpaksa meminjam uang untuk menyelesaikan sejumlah program kerjanya yang sudah terikat dengan kontrak kerja. Kondisi ini juga sebutnya terjadi di semua daerah yang memiliki hutang masing-masing.

Menanggapi adanya hutang yang terus ada setiap tahunya ini, Ketua Komisi B mengatakan pemerintah harus bijak memperhitungkan berapa kemampuan anggaran bagi daerah ini. Ia berharap dengan perhitungan yang jelas, maka pendapatan tidak lebih kecil dari belanja atau pengeluaran.

“Tiap tahun kita berhutang, ini tidak baik bagi keuangan daerah, jadi kita harus sesuaikan berapa kemampuan kita untuk dibelanjakan sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Hutang yang dapat menimbulkan dampak negatif karena bunga bank yang sangat besar harus dibayarkan juga oleh daerah ini sebut Rizal, diharapkan tidak terjadi lagi tahun depan. Tahun ini ia juga berharap pemerintah bisa menyelesaikan hutangnya pada pihak ketiga sehingga tahun depan fokus pada penanganan program ekonomi rakyat sehingga dapat dirasakan merata oleh masyarakat luas. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *