oleh

Pemda Tertibkan Pegawai Titipan dan Mutasi

TIMIKA – Salah satu konsentrasi Pemda Mimika saat ini adalah penataan kepegawaian. Tidak hanya yang mangkir tapi juga mengenai pegawai titipan dan pegawai pindahan. Berdasarkan catatan setidaknya ada sekitar 60 orang pegawai titipan yang kini bertugas di Mimika.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar, SSTP MSi kepada wartawan di kantor Bappeda, Jumat (18/4) lalu mengatakan Pemda akan melakukan pembenahan, penataan dan penertiban pegawai titipan yang ada di Mimika yang jumlahnya sekitar 60 orang.

Pegawai titipan adalah pegawai yang bertugas sementara di Mimika namun berstatus pegawai aktif di luar Kabupaten Mimika. Bersifat sementara karena sekadar mengikuti suami, istri atau alasan lain sehingga bertugas di Mimika.

Gomar mengatakan meskipun sifatnya titipan tapi Pemda Mimika akan tegas mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan selama melaksanakan tugas di Mimika. Sebagai ASN, wajib melaksanakan tugas pada OPD dimana ia ditempatkan.

Pegawai yang ingin menjadi pegawai titipan di Mimika harus bersurat resmi kepada Bupati. Jika disetujui maka yang bersangkutan akan mendapatkan surat persetujuan lolos butuh. Batasan waktu juga akan diberlakukan yakni hanya satu tahun.

Selama bertugas di Mimika, pegawai titipan tidak akan mendapatkan hak penuh layaknya ASN Pemda Mimika. Hanya mendapatkan uang makan karena mengabdi dan membantu OPD di Mimika. Sementara gaji menjadi tanggungjawab kabupaten/kota atau provinsi asal. Begitupun dengan tunjangan perbaikan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai titipan.

Batas waktu juga hanya satu tahun. Bagi yang ingin melakukan perpanjangan, harus mengajukan permohonan kembali paling lambat dua bulan sebelum berakhir. Jika disetujui maka diberi kesempatan lagi. “Perbup sangat jelas, tidak boleh ada pegawai titipan yang berlama-lama melaksanakan tugas di Mimika. Kita akan lebih tertib lagi, tegas,” ujar Gomar.

Satu hal lagi ditegaskan Gomar, pegawai titipan tidak bisa menduduki jabatan struktural. Penataan kepegawaian ini dilakukan dalam rangka pembenahan administrasi kepegawaian dan juga keuangan.(sun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *