oleh

SiFANLHI, Aplikasi Pengaduan Lingkungan Buatan DLH Mimika

TIMIKA – Di era digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam mendapatkan layanan. Seperti yang dilakukan Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Mimika yang secara mandiri menghadirkan aplikasi pengaduan yang diberi nama SiFANLHI.

Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Mimika, Franky Lorens Taco kepada Radar Timika di kantornya, Senin (19/4) kemarin mengatakan salah satu tupoksi PPLH adalah menangani pengaduan pencemaran lingkungan. Ini sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Selama ini kata Franky, banyak masyarakat yang mengadu tentang pencemaran lingkungan tapi masih secara manual. Dimana warga harus datang ke kantor untuk mengadu. Dan itu dianggap tidak efektif dan efisien karena tentunya warga membutuhkan waktu dan biaya untuk bisa ke kantor DLH.

Agar memudahkan masyarakat, maka Bidang PPLH DLH Mimika secra mandiri mengembangkan aplikasi berbasis Android untuk melayani pengaduan masyarakat khususnya dalam hal pencemaran lingkungan hidup. “Jadi ini kami kembangkan secara mandiri baik proses pembuatan maupun publikasi kami kembangkan secara mandiri. Ini juga menunjang program pemerintah sebagai smart city,” ujarnya.

Aplikasi bernama SiFANLHI itu sudah tersedia dan bisa didownload melalui Google Playstore. Setelah mendownload, bisa langsung daftar cukup dengan nama dan kata sandi atau password. Ketika sudah login maka langsung masuk pada menu pelaporan. Dimana pelapor cukup mengisi beberapa pertanyaan dan mengikuti petunjuk kemudian bisa langsung dikirim. Ada juga menu atau fitur menambahkan foto. Tapi tanpa foto, laporan bisa dikirim.

Laporan itu kata Franky akan masuk di data base yang akan langsung ditindaklanjuti oleh DLH Mimika. Tindaklanjut akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Penutupan tempat usaha bisa dilakukan apabila memang dianggap melanggar. (sun)  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *