oleh

Hak ASN Mangkir Masih Dibayarkan

TIMIKA – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum bisa memberikan sanksi tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mangkir karena harus melalui beberapa prosedur. Meski tidak aktif menjalankan tugas, tapi ASN tersebut masih menerima hak penuh.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Lukas Luli Lasan yang ditemui di Hotel Grand Tembaga saat menghadiri salah satu kegiatan, Selasa (20/4) kemarin mengatakan tim penegakan disiplin PNS sudah dibentuk. Memang salah satu sanksi yang akan diberikan adalah pemblokiran gaji.

Tapi lanjutnya, pemblokiran tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada proses yang dilalui. Seperti yang sudah dilakukan saat ini dengan melayangkan panggilan tertulis pertama untuk meminta klarifikasi yang akan dituangkan dalam berita acara.

“Jadi prosesnya bertahap. Kita panggil pertama istilahnya kita minta klarifikasi dengan memberikan alasan kenapa tidak masuk kantor. Nanti dari tim penegakan itu membuat dalam berita acara kemudian kita memberikan peringatan supaya membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan itu lagi dan masuk kantor seperti biasa,” jelasnya.

Jadi pemblokiran hak ASN mangkir belum bisa dilakukan. Lukas menyebut, jika langkah persuasif yang sudah ditempuh tidak mendapat respon, barulah dilakukan pemblokiran gaji. Sehingga 130 ASN ini belum bisa ditindak.

Panggilan tertulis sudah dilakukan setelah panggilan lisan oleh pimpinan OPD tidak direspon. Panggilan tertulis itu untuk meminta klarifikasi dan membuat surat pernyataan. “Sampai ada klarifikasi baru ada pemblokiran. Jadi masih dibayarkan utuh,” tegasnya.

Sebenarnya mengenai dibayarkan atau tidaknya hak pegawai merupakan kewenangan dari pimpinan OPD yang memang tahu kinerja ASN berdasarkan daftar hadir sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran hak. Apalagi uang makan dan TPP dibayarkan berdasarkan tingkat kehadiran. “Yang tahu persis adalah OPD. Jadi masalah tingkat kehadiran dan jumlah yang hak yang diterima itu OPD yang tahu, kami BPKAD hanya membayarkan sesuai data yang diajukan OPD. Bahkan sekarang penganggarannya di OPD,” jelasnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *