oleh

Dialog Solusi atas Polemik Revisi UU Otsus (Bagian 1)

Oleh:Thomas Ch. Syufi

“If we desire respect for the law, we must first make the law respectable, jika kita ingin menghormati hukum, pertama-tama kita harus membuat hukum itu terhormat”.-Louis Dembitz Brandeis(1856-1941), mantan hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat(1906-1939), juga merupakan orang Yahudi pertama yang pernah menjabat di pengadilan tinggi.

TIDAK bisa menampik atas geliat pro-kontra revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang tengah dilangsungkan di DPR RI. Pihak yang  mendukung revisi undang-undang  ini adalah pemerintah pusat, baik eksekutif maupun DPR. Sementara yang menolak dilakukan revisi adalah rakyat Papua yang diwakili  Majelis Rakyat Papua(MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat(MRPB).

Penolakan dari kedua lembaga representasi rakyat Papua ini memiliki alasan yuridis yang cukup kuat. Di mana, MRP dan MRPB bersikukuh pada amanat pasal 77 Undang-undang  No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam pasal tersebut menyebutkan: “Usul perubahan atas undang-undang  ini (UU Otsus) dapat diajukan oleh rakyat provinsi Papua melalui melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dari rumusan inilah membuat MRP-MRPB tidak mengakui langkah yang dilakukan oleh  pemerintah dan DPR dengan melakukan revisi parsial atau sepihak terhap UU Otsus Papua. Mereka juga menolak Surat Presiden Jokowi tertanggal 4 Desember 2020 tentang Perubahan Kedua UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Revisi sepihak oleh pemerintah pusat atau DPR atas UU Otsus sama sekali tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal itu. Dan dinilai pemerintah telah melakukan sebuah kekeliruan besar  dengan menyurat(supres) kepada DPR  untuk melakukan revisi sepihak terhadap UU Otsus Papua. Sebab, kewenangan revisi UU Otsus Papua secara gamblang telah  diatur dalam pasal 77 UU Otsus Papua. Jika presiden melakukan intervensi terhadap proses pembentukan atau perubahan undang-undang berarti  sesuatu yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan atau teori trias politika yang diajarkan oleh Charles-Louis Baron et de Montesquieu(1689-1755), filsuf politik Perancis. Dan hal tersebut  sudah diatur secara restriktif dalam  pasal 5 UUD 1945 yakni presiden berhak mengajukan rancangan undangan-undang, bukan mengubah atau membentuk udang-undang.

Intervensi pemerintah terhadap proses legislasi di parlemen adalah sesuatu yang tidak tepat dalam sistem hukum atau ketatanegaraan Indonesia  dan justru  itu  memperburuk citra presiden. Dianggap presiden  bertindak otoriter karena memonopoli kewenangan dari lembaga lain hingga  akan cenderung terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).  Tak lebih presiden mengadopsi sistem yang dianut oleh negara-negara monarki absolut raja di abad-abad pertengahan. Dalam sistem monarki, raja adalah hukum itu sendiri . Negara melaksanakan seluruh kebijakan yang dikehendaki oleh raja. “L’etat est Moi”-Negara  adalah Saya,” kata Louis ke XIV, Raja Perancis (1638-1715).

Bahkan langkah revisi sepihak terhadap UU Otsus tersebut dinilai pemerintah telah melanggar asas hukum yang berlaku universal, yaitu “interpretatio cessat in claris”(jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali menghancurkan(interpretation est perversio).

Dipahami bahwa yang berhak mengubah dan membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat.  Hal itu secara eksplisit diatur dalam Pasal 20 ayat(1) UUD 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang. Maka, dengan sengaja presiden menyurat ke DPR untuk mengubah udang-undang Otsus adalah sesuatu yang tidak mempunyai landasan yuridis atau ketidakpastian hukum yang dikenal dalam asas “ubi jus incertum, ibi jus nullum”(di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Apalagi Undang-undang Otsus adalah produk rakyat, yakni UU yang dibuat atas persetujuan DPR hingga harus dihargai karena mempunyai legitimasi dan legalitas yang tinggi. Serta mempunyai derajat yang lebih tinggi dari semua peraturan perundang-undangan lainnya kecuali UUD 1945. Menurut teori stufenbau yang diajukan oleh Hans Kelsen tentang strukturisasi hukum positif, sebagai suatu bangunan norma yang tersusun secara hierarkis  menyebutkan sebuah peraturan yang lebih rendah jangan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi(lex superior derogat legi inferior). Pendapat tersebut dapat dikonkretkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Jelas, dalam regulasi  itu menempatkan UU berada pada derajat yang kedua setelah UUD 1945 yang merupakan sumber hukum bagi semua peraturan perundang-undangan. Dan Undang-undang Otsus Papua memiliki keistimewaan atau yang dikenal dengan asas lex specialis  derogat lex generalis(undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang berlaku umum).  Maka, apa pun peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyampingkan UU Otsus Papua tidak akan bisa kecuali UUD 1945.

Atas sikap pemerintah pusat yang cenderung mengabaikan amanat undang-undang Otsus ini memicu resistensi dari rakyat Papua yang diwakili MRP dan MRPB. Kedua lembaga ini berhasrat untuk keadilan harus ditegakkan, UU Otsus perlu ditegakkan secara murni dan konsekuen. Maka untuk mencapai dua dari tiga  prinsip negara hukum, yaitu keadilan dan kepastian hukum, MRP- MRPB yang mempunyai legal standing secara resmi telah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi(18 Juni 2021). Gugatan ini sebagai bentuk konfrontasi melawan asas “Het vermoden van rechtmatigheid/ preasumtio iustae causa”. Artinya setiap kebijakan penguasa(pemerintah) harus dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan oleh sebuah putusan  pengadilan yang mengikat dan mempunyai kekuatan huk um tetap(in kracht van gewijsde).

Gugatan itu dengan satu tumpuan agar MK sebagai the guardian of constitution (pengawal konstitusi) dengan rasional dan objektif  untuk memeriksa dan memutus  sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD. Apakah langkah kolaboratif  atau “konspiratif” pemerintah  dengan menyurat ke DPR untuk merevisi UU No. 21 Tahun 2001 secara parsial itu benar menurut UUD 1945 atau tidak! Jika dalam hal itu tidak ada yang bertentangan maka, proses revisi dilanjutkan dan bila bertentangan, maka proses revisi harus dihentikan. Dan semua  dikembalikan  pada pasal 77 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. Yaitu, usul perubahan UU Otsus  dari rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai prosedur yang berlaku.

Gugatan yang  ditempuh oleh MPR-MRPB adalah jalan konstitusional. Sebab keadilan dan kebenaran itu hanya ditemukan di ruang perdebatan (dengan pembuktian di pengadilan/berwijsvoering). Dan pengadilan merupakan pilar terakhir penegakan demokrasi. Maka, hukum merupakan jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran harus tegak. Keadilan tidak dapat ditegakkan tanpa konfrontasi melawan ketidakadilan, kehidupan tidak ditegakkan tanpa konfrontasi dengan kematian.

Berpedoman pada asas equality before the law (semua orang sama di hadapan hukum), maka orang Papua yang juga warga negara Indonesia  ingin hukum harus tegak seadil-adilnya bagi mereka.  Sebab, “Lex nemini operator iniquum facit injuriam” (hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun). Pada prinsipnya hukum menolak hal yang tidak pantas dan tidak layak. Nomokrasi atau kedaulatan hukum menjadi sebuah keharusan yang yang pantang ditawar-tawar (conditio sine qua non). Hukum harus berdaulat di atas segala-galanya, termasuk kekuasaan politik, sebagaimana bunyi adagium politiae leqius non leges politii adoptandae-politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Tiga  dari empat unsur  negara hokum (rechsstaat)  menurut Friedrich Julius Stahl(1802-1861), pengacara, filsuf, dan politisi Jerman: hak-hak  asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Atau negara hukum menurut Aristoteles(384-322 SM), filsuf  Yunani bahwa  segala menyelenggaran negara harus berdasarkan pada hukum(peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang menjamin keadilan bagi semua warga negaranya. Maka, adanya polemik  atas undang-undang Otsus ini, semua pihak, terutama para penguasa di Jakarta dan DPR harus arahkan pikiran, mata, kepala, dengan bersikap dan bertindak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua sebagai lex specialis yang lahir atas tuntutan Papua merdeka.

Jika, pemerintah pusat lalai dan tidak konsisten untuk respek dan tunduk   pada amanat undang-undang Otsus Papua, maka ini sebuah kerapuhan hukum telah terjadi  dan cenderung mengarah pada abuse of power (penyalagunaan kekuasaan). Hal ini menjadi pertanda bahwa proses penerapan hokum (law enforcement) tidak berjalan efektif. Tampak pemerintah pusat bersikap  pongah dan arogan, hingga kewibawaan Indonesia sebagai negara hukum dipertaruhkan. Dan ini akan menjadi preseden buruk bagi proses berbangsa dan bernegara ke depan: para elite yang kini memerintah maupun yang akan datang terus mempertahankan dan akan melakukan kesalahan yang sama.

Hukum bisa dipermaikan sesuai hasrat dan kepentingan elite atau partai penguasa. Kejujuran bisa rapuh di muka hukum saat keadilan dimanipulasi dengan kekuasaan. Bila terjadi demikian, maka yang  muncul adalah kaum demagog, despotis, otoriter, atau totaliter.  Mereka melakukan pelanggaran apa apa pun, termasuk  kejahatan hak asasi manusia, selalu berlindung di balik jubah demokrasi semu (pseudo democracy). Itu bentuk atau  cara fasis yang lebih mengedepankan sikap etatisme (mengedepankan kepentingan bangsa dan negara) di atas kepentingan keadilan dan  kemanusiaan. Maka, negara ini bisa terperosok dalam lembah  amoralitas demokrasi atau meminjam Olle Tornguist, guru besar ilmu politik dan kajian pembangunan dari Universitas Oslo, Norwegia, “Bad gays democracy”(demokrasi kaum jahat).

Semua polemik soal revisi UU Otsus secara sepihak oleh Jakarta ini bukan sebuah jalan yang menjadikan manusia yang satu sebagai serigala bagi manusia yang lain (homo homini lupus est),  musuh antara rakyat Papua dan pemerintah pusat, tapi ini sebagai sebuah konflik “konstruktif” untuk  mencari solusi dan konsensus.  Pada  prinsipnya, polemik revisi UU Otsus Papua harus bercermin pada  sebuah postulat bahwa hukum sebagai sebuah resultante dari semua pilihan yang harus menyelesaikan masalah atau sebagai obat bagi semua oran yang  mengalami keanehan dalam masyarakat (lex semper  dabit remedium) atau hukum dibuat agar kekacauan dalam masyarakat haruslah dipulihkan ke keadaan semula (restituo in integrum) atas berbagai fenomena sosial dan kemanusiaan yang terus melilit “bumi cenderawasih” sejak menjadi bagian NKRI  1963.

Hukum dibuat bukan untuk menimbulkan perdebatan, apalagi menambah masalah baru pada level prosedur (formil) pembuatan maupun  subtansi (materil) dari revisi  sebuah peraturan perundangan-undangan itu sendiri. Bahkan undang-undang sebagai salah satu sumber hukum tertulis (lex scripta), maka revisi UU Otsus harus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.  Ekspektasi masyarakat Papua bahwa udang-undang Otsus harus direvisi sejalan dengan kondisi dan realitas yang dihadapi mereka sendiri, bukan yang diinginkan oleh pemerintah pusat.

Rasa-rasa benar apa yang dikatakan oleh Karl von Savigny(1779-1861), ahli hukum Jerman sekaligus  pelopor mazhah sejarah, “Hukum itu tidak berdiri sendiri, tapi ia hidup dan berkebang sesuai dengan perkembangan masyarakat setempat”. Karena itu, undang-undang Otsus harus dikembalikan kepada MRP-MRPB, dan  DPRP-PRPB menurut pasal 77—apakah undang-undang tersebut direvisi atau tidak—semua kembali  pada  aspirasi rakyat Papua.  Langkah itu ditempuh agar prosedur revisi undang-undang Otsus  benar-benar mencerminkan realitas dan dinamika kehidupan masyarakat Papua. Jadi, undang-undang sebagai sumber hukum tertulis, maka harus dibuat seefektif mungkin, agar mudah dihormati sekaligus ditaati sebagai jawaban atas adagium “La bouche de la loi/la bouche de droit-spreekhuis van de wet”(apa kata undang-undang, itulah hukumnya). (*/bersambung)

Penulis adalah: Advokat (Pengacara) muda Papua.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *