oleh

Disnaker Mulai Verifikasi Data TKA untuk Genjot Pendapatan Daerah

TIMIKA – Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di PT Freeport berjumlah 80 orang. Jumlah TKA ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mimika. Namun, dalam perjalanannya, ternyata masih banyak TKA yang belum terdata, dan hal ini diketahui dari jumlah TKA yang akan mengikuti vaksinasi Covid-19. Diketahui jumlah TKA naik menjadi hampir 400 orang.

Kepala Disnaker Mimika, Paulus Yanengga saat dijumpai Radar Timika, Rabu (28/7) di Kantor DPRD mengatakan, pendataan TKA sangatlah penting, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan retribusi tenaga kerja asing. “Kami akan bentuk tim dengan teman-teman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil soal pendataan TKA. Dari 80 orang TKA ini sudah berkontribusi untuk daerah dari retribusinya sebesar Rp 4 miliar, jika 400 TKA yang belum terdata ini dan semuanya berkontribusi untuk pendapatan bagi daerah ini, maka daerah bisa mendapatkan pendapatan sampai Rp 16 miliar.

Paulus menjelaskan, jumlah TKA sebanyak 400 orang ini memang tidak terdata di Disnaker, hanya 80 orang diantaranya yang terdata dan telah memberikan kontribusi bagi daerah ini. Pemerintah akan mendata klasifikasi adanya TKA yang bekerja di dua provinsi ataupun di tiga provinsi lain. Dengan data ini maka akan diketahui mengapa keberadaan TKA ini tidak memberikan kontribusi untuk daerah ini.

Disebutkanya TKA yang belum terdata ini diketahui bekerja di semua perusahaan yang ada di Mimika. Sampai saat ini memang ia menyebutkan jika belum mendapatkan data dari semua TKA di Mimika ini.
“Kita sedang siapkan Perda untuk retribusi TKA, kita lagi sedang siapkan,” ungkapnya.

Ini karena kita belum verifikasi maka bisa ke sana (kecolongan), kita akan kroscek dulu ke provinsi soal data-data jumlah tenaga kerja asing ini, jika memang ada retribusinya, maka kenapa tidak ada bagi hasil ke daerah.

Untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing disebutkan pada point a. bahwa pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu memenuhi kriteria sebagai Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Bahwa penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *