oleh

Datangi DPRD, Puluhan Ketua RT dari 17 Kelurahan Mengeluh Diberhentikan Sepihak

TIMIKA – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika diharapkan dapat memberikan kejelasan soal status para Ketua RT dari 17 kelurahan yang merasa diberhentikan tanpa adanya pemberitahuan resmi. Mereka mengeluhkan sudah diganti dengan penunjukan lurah. Puluhan Ketua RT ini datang mengadukan nasib mereka kepada Komisi A DPRD Mimika, Rabu (4/8).

Ketua RT 13 Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Ice Folatfindu mengatakan, pihaknya berharap agar pemerintah bisa mengembalikan jabatan Ketua RT lama, jikapun ada pergantian, ia meminta agar warga setempat yang memilih, bukan atas penunjukan kepala kelurahan.

Ice menjelaskan, dari bulan Februari 2021 lalu, dirinya baru mengetahui jika tidak lagi menjadi ketua RT. Itupun sebutnya, ia ketahui dari masyarakat yang datang ke kantor kelurahan untuk keperluan mengurus dokumen kepadanya. Namun, masyarakat tersebut malah tidak diperbolehkan lagi datang kepadanya sesuai petunjuk pihak kelurahan karena dirinya bukan lagi ketua RT.

Melihat hal ini, Ice merasa resah dan bingung karena selama ini ia merasa masih menjadi ketua RT dan belum ada pemberitahuan pemberhentian secara resmi. Ketika hal ini ditanyakan langsung ke kelurahan, dikatakan jika bupatilah yang langsung memilih dan sudah di SK-kan.

“Kami bertanya, tapi lurah bilang bupati yang pilih langsung di SK kan. Warga ribut, tidak percaya, lain cerita kalau lewat pemilihan dan penunjukan RT yang baru tanpa pemilihan,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Marthen Pakage, yang merupakan Ketua RT dari Kelurahan Dingo Narama. Ia menyebutkan, jika dari 12 RT, ada 5 Ketua RT yang diganti. Jika sesuai prosedur kata Marthen, maka Ketua RT harus dipilih oleh masyarakat. Namun, kali ini ketua-ketua RT yang baru ini tidak melalui pemilihan. Menurutnya, ini patut diusut sehingga tidak menimbulkan masalah.

“Kami diangkat dari masyarakat, untuk ketua RT yang baru ini, pelantikan kami tidak tahu, tidak diikutsertakan, kami tidak tahu juga, setelah dua pekan baru kami tahu kalau ada RT baru, kami harap ini ada kejelasan, kembalikan hak-hak kami selama kami jadi RT,” jelasnya.

Marthen menyebutkan, ia telah menjabat sebagai Ketua RT mulai sejak Kelurahan Dingo dibentuk. Dan tahun lalu, ia mengaku mendapatkan honor RT. Namun, mulai bulan Januari ia sudah tidak dapat honor. Melihat hal ini ia langsung ke kantor distrik dan kantor DMPK untuk mendapatkan penjelasan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *