oleh

BST Untuk 1.672 KPM di 12 Distrik Mulai Disalurkan

TIMIKA – Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan Kementerian Sosial melalui Kantor Pos juga menjangkau masyarakat yang ada di 12 distrik pesisir dan pegunungan Mimika. Penyaluran BST untuk 12 distrik ini menggunakan mekanisme berbeda yakni melalui para kepala distrik.

Penyerahan BST tahap 14 dan 15 bagi 1.627 keluarga penerima manfaat senilai Rp 2.367.600.000 diserahkan Kamis (5/8) kepada para kepala distrik oleh Sekda Mimika, Michael Gomar, SSTP MSi didampingi Kepala Kantor Pos Timika, Ronald Luarmasse dan Kepala Dinas Sosial Mimika, Petrus Yumte bertempat di Hotel Grand Tembaga.

Selain BST, juga diserahkan dana program sembagi alternatif tahap II dan III kepada 13.178 keluarga penerima manfaat dari 12 distrik. Sebelumnya BST juga sudah disalurkan kepada 6 distrik dalam kota dengan total 9.232 KPM senilai Rp 5.539.200.000.

Sekda Mimika, Michael Gomar, SSTP MSi dalam sambutannya mengatakan bantuan sosial ini disalurkan pemerintah pusat kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Baik yang ada di wilayah kota, pesisir maupun pegunungan.

Tapi kata dia, bansos tidak hanya diadakan pada masa pandemi Covid-19, tapi selama ini pemerintah juga menyalurkan beragam bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa.

Penyaluran BST di 12 distrik dilakukan melalui kepala distrik. Namun akhir-akhir ini ada banyak laporan dari masyarakat soal pemotongan bahkan dana yang tidak sampai ke tangan penerima. Untuk itu Sekda menegaskan kepada seluruh Kadistrik agar menyalurkan bantuan tepat dan utuh ke tangan penerima. “Tolong bekerja dengan baik dan jujur, sampaikan hak masyarakat,” tegasnya.

Penerima juga berkurang. Sekda berharap, kadistrik mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa terjadi penurunan penerima karena persoalan data. Dimana data yang diusulkan tetap divalidasi oleh Kemensos berdasarkan NIK. Juga ada banyak data ganda.

“Kenapa jumlah KPM menurun terus, baik itu BST, PKH, PSA karena setelah dilakukan verifikasi data oleh Kemensos nama penerima double ternyata ada di BST, BLT dana desa. Memang sesuai aturan dari pemerintah seperti itu, artinya satu KPM hanya bisa dapat satu bantuan,” tutur Sekda.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *