oleh

Anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 Kembali Berkantor

TIMIKA – Tanggal 8 Agustus 2021 kemarin, merupakan batas waktu bagi Gubernur Papua untuk melaksanakan amar putusan PTUN Jayapura mengenai gugatan yang dilayangkan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019.

Untuk itu, sebanyak 23 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019, pada Senin (9/8) kembali berkantor. Aksi ini mereka lakukan sebab adanya penetapan inkrah oleh PTUN Jayapura dan diberikan waktu kepada Gubernur selama 60 hari untuk melaksanakan amar putusan itu. Namun, dalam kurun waktu yang diberikan, ternyata belum ada SK baru yang ditetapkan gubernur.

Anggota dewan yang berkantor diantaranya adalah Hadi Wiyono, Asri Anjang, Elias Mirip, Yelinus Mom, Elieser Ohee, Yulius Kum, Yohanes Kibak, Yohanes Sunme, Yohanes Wantik, Atimus Komangal, Yoel Yolemal, Antonius Kemong, Theo Dekme, Yonas Magal dan Thadeus Kwalik.

Yonas Magal mengatakan, mereka mulai berkantor karena sudah sesuai hukum, yakni menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung untuk menjalankan tugas (masuk kantor) selama satu tahun. “Jadi mulai hari ini sampai selanjutnya kita akan tetap masuk kantor seperti biasa sambil menunggu keputusan Gubernur (Provinsi Papua),” ujarnya.

Dikatakannya, sampai saat ini memang belum ada keputusan Gubernur Papua soal status mereka, namun aktifnya kembali para anggota DPRD periode lalu ini ia tegaskan kembali berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI.

Hal senada diungkapkan Atimus Komangal. Ia mengungkapkan jika Gubernur Papua harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung, dan tidak boleh satu pun keluar dari putusan PTTUN ini. Tidak boleh satu katapun keluar dari putusan yang ada, karena akan melanggar keputusan Mahkamah Agung di negara ini. “Sebelum 17 Agustus harus diaktifkan kita,” tegasnya.

Selain itu, Yohanis Kibak mengatakan, semua hal di negara ini diikat dengan adanya aturan, hukum dan Undang-undang. Maka, siapapun yang melanggar hukum yang ada, maka harus ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Baik presiden sekalipun sebut Kibak, tidak bisa melawan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, sebutnya Gubernur dalam mengeluarkan keputusan itu harus sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung agar sesuai dengan keputusan hukum yang berlaku. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung per tanggal 7 Agustus 2021, maka keanggotan DPRD periode 2019-2024 sesuai dengan keputusan hukum pukul 00.00 WIT, 8 Agustussudah resmi tidak menjadi anggota dewan. Maka, kini yang berkantor adalah mereka yang menang gugatan di PTTUN. “Kami datang resmi berkantor mulai hari ini, untuk putusan Gubernur itu nanti SK menyusul,” jelasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *