oleh

Bupati Costan Tegaskan Tak Ada KLB

JAYAPURA – Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka SIP  menegaskan bahwa tak benar ada informasi yang menyebutkan jika di Pegunungan Bintang terjadi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sama seperti Kabupaten Asmat. Ia berani memberi penegasan seperti ini setelah melakukan kroscek langsung ke Kampung Pedam termasuk menurunkan tim ke lokasi yang disebut-sebut munculnya KLB, agar tak sekedar dianggap cuap-cuap.

   Didampingi Wakil Bupati, Decky Deal, Kabid SDM Iriyanto Pawika, Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Michael Mumbunan SIK dan perwira penghubung, Mayor TNI Adriansyah, Costan kembali menegaskan bahwa tak ada KLB di kabupaten yang dipimpinnya.

   “Kami klarifikasi bahwa di Pegunungan Bintang tak terjadi sebagaimana diberitakan beberapa media. Kami sudah mengirimkan tim baik dari Dinkes, TNI maupun Kepolisian ke kampung yang dimaksud dan ternyata data yang diperoleh adalah angka kematian selama tahun 2017 jadi bukan KLB,” kata Oktemka di Hotel Grand Abe, Rabu (24/1).

  Ia menegaskan dari kunjungannya juga tak ditemukan ada penyakit campak dan gizi buruk. Yang ada kematian namun dari berbagai kasus. “Kalau kurang gizi itu ada tapi ini bisa terjadi dimana saja. Lainnya adalah ISPA dan Diare. KLB atau kematian berturut-turut karena penyakit tertentu itu tak benar. Itu berita tak benar,” ucapnya mengulang ketegasan pertama.

    Ia melihat isu KLB ini muncul setelah ada salah satu mahasiswa melapor ke Dinkes Papua dan menyampaikan informasi yang belum berdasarkan fakta. Yang membuat pihaknya kesal lantaran tidak dikroscek lebih dulu dan isu terus menyebar dan terpublish.

  “Kami dirugikan dari pemberitaan yang tak benar seolah-olah kami tak bekerja. Pemerintah provinsi jangan mudah percaya dengan informasi yang masih belum teruji faktualnya. Kami yang dibuat pusing dengan masalah yang belum tentu benar. Ternyata kan bukan kasus KLB tapi akumulasi,” cecar Oktemka.

   “Jangan ada pihak yang bermain kepentingan, sebab yang malu pemerintah daerah, kami  dianggap tidak bekerja. Kami ini sedang kerja memperbaiki keadaan yang buruk sehingga kami menganggap ini tak adil dan sangat merugikan. Kalau mau lihat penyelenggaraan pembangunan sudah lebih baik dan pengawasan kami perketat untuk semua kepentingan termasuk kesehatan,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *