oleh

BPK Mulai Audit Terperinci LKPD Pemda Mimika

Pada pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Januari lalu, BPK sudah memberikan beberapa catatan, tapi belum sepenuhnya diselesaikan. Ada  bendahara pengeluaran dari 3 OPD yang belum menyampaikan pertanggungjawaban. Ia berharap itu sudah diselesaikan dan BPK memberikan waktu untuk melakukan koreksi atau perbaikan.

Beberapa hal yang juga ditekankan BPK pada pemeriksaan kali ini yaitu meminta Pemda Mimika untuk benar-benar menuntaskan semua utang kepada pihak ketiga. Makanya LHP akan diserahkan secepatnya supaya menjadi acuan dalam penyusunan APBD Perubahan. Dikhawatirkan jika tidak diakomodir dalam APBD Perubahan, maka hak pihak ketiga tidak bisa terbayarkan lagi.

“Untuk itu kami memandang penting, OPD laporkan jika masih ada tagihan yang belum diselesaikan sejak Tahun 2017,” ujar Safrudin.

Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, SE MSi mengatakan pemeriksaan ini adalah hal rutinitas dan menjadi tanggungjawab setiap akhir tahun. Jadi hanya membutuhkan kerjasama yang baik terutama dukungan dari OPD.

Mengenai bendahara yang belum menyampaikan pertanggungjawaban, Wabup Bassang memerintahkan agar mereka dipanggil, jangan sampai satu persoalan membuat semuanya jadi tidak bagus. Dalam audit terperinci kali ini, Wabup Bassang berharap BPK tidak hanya mengambil sampel yang besar-besar saja, tapi yang kecil juga agar semua OPD bisa merasakan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *