oleh

Piala Adipura: Terealisasi atau Sekedar Mimpi?

TIMIKA – Dalam berbagai kesempatan belakangan ini, beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika menyebut adanya ambisi Kabupaten Mimika untuk mendapatkan Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Ambisi inipun terbilang cukup tinggi lantaran Piala Adipura ini ditargetkan bisa didapat Tahun 2020 atau sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020. Pasalnya, di jantung Kota Timika saja, sampai saat ini masih banyak ditemukan sampah-sampah yang tidak tertangani dengan maksimal. Karenanya, banyak kalangan yang optimis maupun pesimis mengenai ‘mimpi’ untuk mendapatkan Piala Adipura.

Piala Adipura sendiri merupakan sebuah penghargaan bagi kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan ‘mimpi’ mendapatkan penghargaan Adipura, diperlukan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan semakin kuat apabila seluruh pihak, yakni semua lapisan masyarakat ikut terlibat untuk menciptakan Kota Timika yang bersih dan indah serta terbebas dari sampah. Bukan mustahil untuk meraih piagam Adipura ini. Jika dinas teknis sama-sama berkomitmen untuk fokus melaksanakan program pembangunan sarana pendukung terciptanya kebersihan kota, maka piagam Adipura bisa diraih minimal tahun depan sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

Wajah kota Timika sendiri kini tengah dibenahi dengan adanya pembangunan dan pelebaran jalan, penanaman bunga dan pohon di sepanjang jalan poros hingga penataan sarana penerangan jalan. Namun, satu masalah klasik masih menghadang, yakni masalah sampah disudut-sudut kota Timika. Masih banyak warga yang tidak menyadari pentingnya membuang sampah pada jam yang telah ditetapkan.

Untuk menuju Indonesia Bersih dan impian Timika untuk meraih piagam Adipura ini diperlukan peran dari seluruh stakeholder untuk penanganan sampah. “Untuk penanganan sampah itu perlu cara yang terpadu, programnya terorganisir dan terbiayai,” ujar Kepala DLH Mimika, Ir Limi Mokodompit, Senin (11/3) di ruang kerjanya.

Selaian masalah sampah yang masih menjadi batu sandungan, infrastruktur pendukung pembuangan sampai pengelolaan sampah belumlah maksimal. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup yang menegaskan jika Adipura bisa diraih apabila infrastruktur pendukung ada dan maksimal. Infrastruktur tersebut seperti tempat pembuangan air sampah harus dibangun, ada fasilitas TPS P3L, jalan menuju ke TPA harus baik, sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus dibangun, ada penampungan tinja, pengurangan sampah minimal 70 persen dari total keseluruhan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus bisa didaur ulang dan dikelola. Sementara 30 persen sampah sisanya dibuang ke TPA. 30 persen sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis inilah yang hanya dibuang di TPA.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *