oleh

Jatah Dana Otsus Mimika Berkurang Rp 70 Miliar

TIMIKA – Dana Otonomi Khusus (Otsus) akhirnya dicairkan. Tapi pagu atau jatah untuk Kabupaten Mimika dikurangi. Nilainya tidak sedikit. Dari total Rp 101 miliar yang dianggarkan mengacu pada pagu tahun sebelumnya, tahun ini yang diterima hanya Rp 31 miiliar. Jadi jatah untuk Mimika berkurang sekitar Rp 70 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marten Mallisa yang ditemui Radar Timika di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (29/7)  mengatakan tahap pertama dana Otsus sebesar 30 persen sudah ditransfer.

Tapi diungkapkan Marthen, pagu secara keseluruhan tahun ini sangat kecil yakni hanya Rp 31 miliar. Nilai ini sangat turun drastis dari pagu tahun sebelumnya yang mencapai Rp 101 miliar. “Dari Rp 101 miliar turun jadi Rp 31 miliar jadi hampir Rp 70 miliar berkurang,” katanya.

Dengan alokasi anggaran ini, masing-masing kabupaten diungkapkan Marten diberi kewenangan untuk mengatur dalam pengusulan rencana definitive. Program yang dianggap paling penting dan urgen harus didahulukan dan dikembalikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena persentase pembagian sudah diatur. Contohnya pendidikan 20 persen, kesehatan 25 persen. “Itu yang kita bagikan ke masing-masing OPD untuk dibuatkan dalam program dan kegiatan,” tandasnya.

Berkurangnya alokasi dana Otsus maka program yang sudah terlanjut diprogramkan kemungkinan besar tidak dilaksanakan terutama yang bersifat fisik. Tapi itu akan dipertimbangkan dalam APBD Perubahan, jika memungkinkan diganti sumber dananya.

Marten mengatakan pengurangan alokasi Otsus ini sangat berpengaruh pada APBD apalagi sejumlah program sudah direncanakan menggunakan otsus. Apalagi nilai pengurangan sangat besar. “Kalau kegiatan di OPD tidak bisa dihapus karena tidak adanya dana otsus ini kita tetap mencari solusi dari dana lain untuk kita gantikan biayai kegiatan sebelumnya,” ujar Marten.

Tapi sejak awal, program Otsus sudah diminta agar dipending terlebih dahulu. Bahkan kegiatan fisik tidak dimasukkan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sebab Pemda sudah mewanti-wanti jika ada penurunan meski awalnya belum diketahui seberapa besar perubahannya. “Setelah kita terima itu di keputusan Gubernur itukan cuma kita dapat Rp 31 miliar,” terangnya.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *