oleh

Data Sementara, Honorer Pemda Mimika Capai 2.398 Orang

TIMIKA – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sedang menertibkan pegawai honorer. Dari pendataan sementara tercatat 2.398 orang pegawai honorer di lingkup Pemda Mimika. Itu diungkapkan Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, I Nyoman Putu Arka yang ditemui Radar Timika di ruang kerjanya, Senin (12/8).

Nyoman mengatakan, sudah dilakukan pendataan sesuai format yang disampaikan oleh Pj Sekda kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), distrik dan kelurahan. Sebagain besar sudah menindaklanjuti dan menyampaikan data pegawai honorer. Tapi masih ada beberapa yang belum. Satu-satunya dinas yang belum menyampaikan data pegawai honorer adalah Dinas Perhubungan. Kemudian beberapa kelurahan dan sebagian distrik.

Tapi dari hasil pendataan sementara, untuk tingkat OPD dalam hal ini dinas termasuk RSUD tercatat 2.045 orang. Dari badan, Inspektorat, Sekretariat DPRD  jumlahnya 231 orang. Kemudian di 9 bagian pada Sekretariat Daerah tercatat 122 orang. “Secara keseluruhan untuk sementara sampai 12 Agustus 2019, sudah tercatat 2.398 orang belum termasuk distrik dan kelurahan. Kita masih menunggu kelengkapan data itu,” ungkap Nyoman.

Data honorer itu juga langsung diklasifikasi berapa yang diangkat dengan SK Bupati, pimpinan OPD dan pejabat lainnya. Menurut Nyoman, sebagian besar honorer mengantongi SK BUpati. Contohnya di Dinas Pendidikan hampir secara keseluruhan memegang SK Bupati untuk guru yang ditugaskan di pegunungan, pesisir dan di dalam kota. Namun pada instansi yang sama juga masih ada pegawai honorer yang melaksanakan tugas struktural yang ditetapkan oleh kepala dinas. Begitu juga yang di RSUD, sebagian besar ditetapkan oleh pimpinan OPD dalam hal ini Direktur RSUD.

Setelah pendataan, kata Nyoman untuk memudahkan dan tertib administrasi semua honorer akan di-SK-kan dengan SK Bupati. Itu sesuai perintah Undang Undang baik UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Yang mengamanatkan bahwa pengangkatan pegawai honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati.

“Itu secara tegas. Dengan demikian tidak ada lagi yang menetapkan pegawai honorer dengan menggunakan surat keputusan dari OPD termasuk distrik apalagi kelurahan, tidak diberi wewenang oleh untuk menetapkan pegawai harian,” kata Nyoman.

Data ini belum dilaporkan kepada Bupati karena belum rampung. Tim juga akan melakukan klarifikasi di lapangan atau ke OPD untuk memastikan keberadaan pegawai honorer yang namanya terdaftar. Apakah orangnya betul ada atau tidak. Jangan sampai tercatat tapi bekerja di tempat lain. Atau ada nama di OPD A kemudian mendapat gaji dari BPKAD tapi orangnya tidak ada. bahkan pimpinan OPD juga tidak mengenal orangnya yang mana. “Temuan itu ada, kita akan laporkan nanti kalau sudah selesai datanya, sambil menunggu data dari distrik dan kelurahan,” terang Nyoman.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *