oleh

Willem Wandik: Kita akan Merangkul Semua Tokoh Pemekaran

Karena itu kata Willem Wandik, keinginan para Bupati ini adalah sejalan atau mendukung aspirasi yang sudah diusulkan oleh masyarakat 20 tahun yang lalu. Termasuk mendukung tim, pejuang-pejuang awal pemekaran yang dimotori oleh Andreas Anggaibak dkk, serta tim-tim lain dari Nabire dan Biak. Sebab ketika itu, juga ada indikasi perebutan ibu kota Papua Tengah antara Nabire dan Biak, lantaran Timika selalu terjadi pro dan kontra.

“Sehingga kami mau dari para Bupati ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat tim pejuang awal, kami mengakui mereka, kami hanya meneruskan perjuangan mereka. Kami para Bupati hanya menggalang kekompakan untuk mendukung perjuangan para pejuang pemekaran Papua Tengah sebelumnya,” tegasnya.

“Kami hanya menangkap langkah cepat yang dilakukan pemerintah pusat, dan mengingatkan lagi bahwa usulan pemekaran ini sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu, yang pernah masuk dalam moratorium. Sehingga kami tujuh Bupati ini membuat suatu pernyataan sikap, bahwa moratorium Papua Tengah ini bisa dicabut, sehingga pemekaran bisa dilanjutkan kembali. Jadi pertemuan itu bukan tim baru, melainkan hanya menyepakati dan mendukung pemekaran Papua Tengah,” sambungnya.

Karena itu lanjut dia, dirinya tidak mempersoalkan jika ada yang menyebut para Bupati ini sebagai pahlawan kesiangan. Namun ia juga mengingatkan mengenai mekanisme yang ada yang harus ditempuh oleh tim, salah satunya dukungan dari pimpinan daerah.

“Sehingga jika ada yang menyebut kami sebagai pahlawan kesiangan, itu memang betul. Tapi harus diingat juga, bahwa proses pemekaran ini ada mekanisme yang harus dilalui. Yang pertama adalah bukan kelompok-kelompok yang berjuang, melainkan harus ada keterlibatan pemerintah daerah,” beber Willem Wandik.

“Kalau hanya kelompok-kelompok yang berjuang itu beda, Sehingga pemerintah (daerah) perlu juga terlibat. Perlu ada kata sepakat dari para Bupati dan DPRD yang akan tergabung dalam provinsi Papua Tengah. Itu salah satu syarat. Kalau para Bupati tidak bersatu, para Ketua DPR tidak bersatu, maka pemekaran tidak akan bisa diproses. Karena ada syarat, dukungan dari para Bupati. Itu ada di undang-undang, baik syarat pembentukan kabupaten maupun pembentukan provinsi,” sambung dia.

Yang kedua, lanjut Bupati Willem Wandik, harus ada rekomendasi dari Gubernur dan MRP, yang sudah diatur dalam undang-undang. Termasuk juga harus ada kajian dari salah satu akademisi yang kuat, yang kredibel, seperti UGM, UI.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *