oleh

Pemkab Puncak Bantah Tunda Pelantikan DPRD Terpilih

TIMIKA – Wakil Bupati (Wabup) Puncak, Provinsi Papua, Pelinus Balinal membantah anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak menunda-nunda pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Puncak periode 2019-2024.

Melalui press release yang diterima Radar Timika, Minggu (17/11) malam WIT, Wabup Pelinus Balinal mengatakan Pemkab Puncak semata-mata ingin agar permasalahan beberapa anggota DPRD terpilih dapat diselesaikan terlebih dahulu sesuai aturan. Penyelesaian bisa dilakukan melalui jalur hukum atau jalur internal partai politik masing-masing, agar dampak konflik yang mungkin timbul bisa diperkecil.

Pernyataan itu dikemukakan menanggapi apa yang disampaikan oleh Derius Matuan yang mewakili anggota DPRD terpilih Kabupaten Puncak dan Medinus Kogoya selaku Sekretaris DPD Partai PAN Kabupaten Puncak, terkait penundaan pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Puncak periode 2019-2024 sebagaimana disiarkan salah satu media online di Jayapura pada 15 November 2019 lalu.

Penetapan 25 kursi DPRD terpilih oleh KPU Provinsi Papua melalui KPU Kabupaten Puncak pada 16 Agustus 2019 yang bertempat di Grand Abe Hotel Jayapura, sempat mendapat penolakan karena adanya keberatan dari anggota Legislatif yang merasa menang dalam Pileg dengan suara terbanyak di lapangan, yaitu Bison Lokbere dari PKS dan Enos Kogoya dari Partai Hanura serta Merince Tabuni dari PAN.

Menghadapi masalah itu, Ketua KPU Provinsi Papua mengarahkan pihak yang merasa keberatan atau yang merasa dirugikan untuk menghadap mahkamah partai politik masing-masing, dan saat ini mereka sedang melapor ke mahkamah partai masing-masing sesuai arahan dari Ketua KPU Provinsi Papua tersebut.

Sebagai Wakil Kepala Daerah, Pelinus kemudian mengajak 22 anggota DPRD lainnya yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua melalui KPU Kabupaten Puncak, untuk sama-sama bersabar menunggu penyelesaian perselisihan internal hasil Pileg 2019 di Dapil Puncak 1 dan Dapil Puncak 3 yang sedang dilaporkan oleh mereka yang merasa dirugikan ke mahkamah partai masing-masing.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *