oleh

Geram, Bupati Omaleng Ancam Bongkar Bundaran Petrosea

TIMIKA – Tak hanya masyarakat yang kebingungan dengan desain bundaran yang dibangun di Jalan Cenderawasih tepatnya di Petrosea. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH juga merasa tidak puas dengan apa yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) itu.

Saat melakukan kunjungan Kamis (28/11), Bupati Omaleng yang baru turun dari mobil dinasnya langsung mencak-mencak. Tanpa bertele-tele ia menegur konsultan yang mengawasi pembangunan begitu juga dengan kontraktor pelaksananya.

Didampingi Pj Sekda Mimika, Drs Marthen Paiding, MMT, Bupati Omaleng tak henti-hentinya menggerutu karena kecewa dengan hasil pekerjaan yang sama sekali tidak sesuai harapan. Ia lantas meminta Dinas PUPR untuk memutus kontrak pengawas karena dinilai bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan.

Belum lagi ketika Bupati melihat bagian pinggir bundaran seluruhnya sudah terpasang pavin blok permanen. Padahal salah satu sisi dari bundaran itu akan dihubungkan dengan jalan akses menuju bandara. “Nanti mau ada jalan kenapa bikin permanen. Trus nanti bongkar lagi, bagaimana uang tidak habis. Ini tidak benar,” geram Bupati Omaleng.

Saking geramnya, Bupati Omaleng mengancam akan mengerahkan alat berat untuk membongkar bundaran yang sudah dibangun. Tidak hanya meminta konsultan diganti, tapi juga kontraktor pelaksana. “Ganti semua, tidak bisa ikuti saya punya keinginan. Turunkan konsultan yang benar,” ujarnya.

Bupati juga memberi peringatan kepada Dinas PUPR yang  kata dia harusnya terus memantau dan mengarahkan konsultan serta kontraktor agar pekerjaan dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR, Robert Mayaut menjelaskan bahwa memang desain bundaran itu berubah karena persoalan lahan yang belum klir. Awalnya diameter bundaran dirancang 100 meter tapi sekarang tinggal 50 meter karena jika dipaksakan ada banyak rumah warga yang terdampak sementara penyelesaian lahan belum beres.

Akhirnya sebagai solusi, bundaran lebih di arahkan ke lahan milik PT Petrosea karena dianggap lebih mudah dalam proses penyelesaian lahan. Jika tidak maka pekerjaan tidak akan pernah bisa dimulai. “Jadi harus bebaskan lahan dulu, karena di lapangan kita susah bekerja kalau itu tidak klir,” katanya.

Ditegaskan Robert bahwa untuk penyelesaian lahan bukan wewenang Dinas PUPR melainkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *