oleh

PT BLA Keberatan Pengrusakan Aset oleh Pemda di Pomako

TIMIKA – PT Bartuh Langgeng Abadi (BLA) merasa keberatan atas pengrusakan aset mereka di Pelabuhan Pomako oleh oknum Anggota Satpol PP Kabupaten Mimika. Pengrusakan aset yakni plang-plang larangan membangun tanpa ijin di atas lahan milik PT BLA yang telah bersertifikat di kawasan Pelabuhan Poumako tersebut dilakukan pada Senin (2/3) lalu. Setelah merusak plang milik PT BLA, Pemda kemudian menggantinya dengan plang mereka sendiri.

Keberatan akan aksi pengrusakan oleh oknum anggota Satpol PP Pemda Mimika ini dikarenakan lahan seluas 56 hektare di kawasan Pelabuhan Pomako adalah sah milik PT BLA sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan (sertifikat) yang dikeluarkan oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pimpinan PT BLA, Sumitro kepada Radar Timika saat menggelar jumpa pers di Hotel Serayu, Senin (9/3) mengatakan, persoalan lahan milik PT BLA sudah dibahas di Kantor Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) di Jakarta pada 19 Juni 2017. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Timika, Alex Sumarna, Mantan Asisten Bupati yang kini menjabat sebagai Plt Sekda, Drs Marthen Paiding, mantan Kepala Dinas Perhubungan yang kini sebagai Wakil Bupati, Johannes Rettob dan pihak-pihak terkait tersebut, pihak PT BLA sudah menunjukkan bukti-bukti atas kepemilikan lahan di kawasan Pelabuhan Pomako tersebut.

Dijelaskan Sumitro, dalam pertemuan dengan pihak Kemenhub tersebut, dipaparkan data-data pendukung atas kepemilikan lahan, yakni surat pelepasan tanah adat atau ulayat tertanggal 22 Juloi 2004, dukungan dari Lemasko dengan rekomendasi ijin pelepasan hak atas tanah adat nomor 213/DIR/LEMASKO/III.E.I/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011, bukti-bukti sertifikat yang telah dimiliki oleh PT BLA di atas lahan tersebut dan rekomendasi Bupati Mimika Nomor 593.5/148 tertanggal 21 April 2006 tentang pemberian ijin kepada PT BLA dalam memanfaatkan lahan seluas 56 hektare di kawasan Pelabuhan Pomako. Dalam pertemuan tersebut juga diketahui jika Pemda Mimika tidak dapat menunjukan bukti-bukti kepemilikan lahan di dermaga Pomako.

Lanjut Sumitro, dengan adanya bukti-bukti yang jelas sesuai dengan prosedur ini, maka pihaknya keberatan jika ada oknum-oknum yang merusak fasilitas di atas lahan miliknya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *