oleh

Pemerintah Diminta Kembalikan SK Pelantikan 11 Kepala Kampung

TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika diminta untuk mengembalikan SK pelantikan 11 kepala kampung kepada yang berhak diangkat menjadi kepala kampung. Ke 11 calon kepala kampung yakni dari Kampung Nosolanop, Jongkogoma, Jagamin dan Yengogom di Distrik Tembagapura, Kampung Matoa, Bintang Lima, Walani, Damai dan Olaroa di Distrik Kwamki Narama, Kampung Utikini II (SP 12) dan Kampung Wangirja (SP 9) di Distrik Iwaka, meminta agar Bupati mengembalikan SK mereka dan melantiknya sebagai kepala kampung sesuai dengan pemilihan dari masyarakat.

Sebagai calon-calon tunggal dari 11 kampung, mereka merasa haknya untuk menjadi kepala kampung telah dihilangkan. Padahal, berdasarkan hasil pemilihan langsung dari masyarakat, mereka terpilih sah menjadi kepala kampung. Namun, pada pelantikan kepala-kepala kampung beberapa waktu lalu, ternyata tidak terakomodir dan pemerintah malah melantik orang lain untuk menggantikan mereka.

Berdasarkan ketidakpuasan tersebut, 11 calon kepala kampung ini menggunakan jasa pengacara yakni melalui Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Junadi, SH MH MS dan rekan. Bahkan lewat jasa pengacara, ke 11 calon kepala kampung ini sudah mengajukan keberatan berdasarkan tata aturan hukum, yakni perihal keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 149/SET/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung pada seluruh distrik di Kabupaten Mimika Periode 2019-2025.

Surat keberatan yang menggunakan jasa pengacara tersebut sudah disampaikan ke pihak Pemda Mimika dan DPRD.

Johan Magal, Senin (16/3) di Kantor DPRD mengatakan sebagai calon tunggal kepala kampung di Kampung Nosolanop, ia terpilih dengan suara terbanyak oleh masyarakat. Namun, pada saat pelantikan ternyata ia tidak jadi dilantik dan diganti oleh orang lain. Kepala kampung yang dilantik tersebut adalah orang yang berasal dari kampung lain.

“Masyarakat saya masih tegas untuk tolak, kami sebelas kampung ini kami peroleh suara terbanyak dari masyarakat, kami terpilih karena suara dari masyarakat, mengapa bukan kami yang dilantik tetapi orang lain dari kampung lain,” ujar Johan.

Lanjutnya, yang bisa membangun kampung adalah yang tinggal di kampung tersebut dan bukan dari kampung lain. Untuk itulah, ia berharap agar Bupati bisa melihat hal ini dengan baik.
Agar suara masyarakat tetap bisa sesuai dengan apa yang terjadi di kampung, maka Johan berharap agar SK pelantikan ini dikembalikan untuk mereka, sesuai dengan hasil pemilihan dari masyarakat.

Jika Bupati tidak mengembalikan SK pelantikan ini, maka Johan mengatakan ia akan melakukan aksi bersama masyarakat.

“Jika SK tidak diberikan, maka masyarakat akan kami turunkan ke Timika, ini ada kegiatan besar akan kami gagalkan, 11 kampung harus dikembalikan,” tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *