oleh

Bupati Umumkan Tanggap Darurat, PSBB Belum Final

TIMIKA – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati Eltinus Omaleng, SE MH resmi mengumumkan peningkatan status darurat bencana Covid-19 dari siaga menjadi tanggap darurat. Peningkatan status ini berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat yang digelar Kamis (16/4) di Hotel Grand Mozza.
Rapat yang dipimpin Bupati Eltinus Omaleng itu dihadiri Wakil Bupati, Johannes Rettob, SSos MM, Pj Sekda Mimika Drs Marthen Paiding, MMT serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Mimika.
“Hari ini kita rapat menyangkut status darurat bencana Covid-19 dari siaga menjadi tanggap darurat. Kita sudah sepakat, Wakil Bupati, Pj Sekda dan Forkopimda serta pimpinan OPD sudah tandatangan, sudah resmi tanggap darurat,” tegas Bupati Omaleng.
Dengan peningkatan status ini maka Pemda Mimika akan lebih tegas dalam menerapkan instruksi Bupati terkait pembatasan sosial. Dengan menindak warga yang tidak patuh dengan instruksi karena masih berkeliaran, duduk berkelompok, berjualan di jalan serta menindak aktifitas perjudian baik judi togel dan lainnya. “Kami dari tim gugus dari TNI Polri mau lebih tegas sampai tanggal 23 sambil jalan sosialisasi,” ujarnya.
Langkah tegas ini kata Bupati Omaleng, harus dilakukan mengingat jumlah kasus yang terus bertambah sehingga rantai penularan harus diputuskan. Apalagi bertambahnya klaster baru yang menjadi sumber penularan kasus di Mimika yakni klaster Lembang, Jakarta, Surabaya dan Makassar.
Dalam pembatasan sosial ini, Pemda akan mengisolasi distrik pinggiran dan pedalaman. “Dari kampung macam Mimika Timur tidak boleh. Kuala Kencana kita palang, SP 12 kita mau palang. Dari Pasar Sentral sampai Inauga mau dipetakan sehingga dalam 14 hari masyarakat betul-betul tinggal di rumah,” terangnya.
Pemda Mimika lanjut Bupati Omaleng memang sedang mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan seiring bertambahnya kasus. Dalam PSBB itu diwacanakan penutupan total termasuk angkutan cargo baik pesawat maupun kapal terlebih pesawat yang mengangkut penumpang.
Tapi ditegaskan Bupati Omaleng, hal itu belum diberlakukan dan Pemda Mimika melalui gugus tugas akan tetap bekerja keras dengan pembatasan sosial yang sudah ditetapkan sebelumnya. “Jadi sementara ini belum. Jadi kita kerja keras dulu dengan status ini sampai tunggu, dengan hasil rapat ini kita akan kirim satu syarat ke menteri. Setelah kirim ke sana kemudian persetujuan turun baru kita bikin PSBB,” tandasnya.
Sambil menunggu keputusan, Pemda Mimika mulai mendistribusikan bantuan sembako kepada masyarakat terutama di distrik pinggiran, pesisir dan pegunungan. Hanya saja untuk distrik pegunungan masih menunggu kepastian jaminana keamanan. Jika sudah dinyatakan aman maka akan didistribusi.
“Bagaimana dengan orang yang tidak punya apa-apa. Kita bagi dengan sembako, ada BLT, PKH semua sudah siap. Jadi jangan takut kalau diminta tinggal di rumah, dengar saja karena data sudah ada di RT masing-masing. Pasti pemerintah akan perhatikan yang ada di kabupaten dalam bentuk apapun, jadi jangan takut tidak dapat apa-apa,” jelas Bupati Omaleng.
Wabup John Rettob menambahkan pembatasan sosial sebenarnya sudah dilakukan. Kerja dan sekolah dari rumah sudah diberlakukan. Aktifitas masyarakat dibatasi sampai jam 2 siang tapi selama ini masih sebatas imbauan. Sehingga jika PSBB disetujui maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19, Reynold Ubra menambahkan dengan status tanggap darurat maka masa pembatasan sosial diperpanjang hingga 6 Mei 2020 mendatang. Namun aktifitas warga masih dibuka untuk memenuhi kebutuhan pangan mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang.
Gugus tugas akan meningkatkan sosialisasi termasuk kepada kelurahan dan RT terkait pengawasan disiplin warga. Dalam pembatasan sosial berskala besar pun ditambahkan Reynold, pasar dan distributor kebutuhan pokok tetap diberi izin beroperasi kecuali toko pakaian, toko bangunan, toko HP dan usaha yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *