oleh

DPRD Soroti SK Ganda dari Beberapa Kepala Kampung

TIMIKA – Anggota DPRD Mimika, Elminus Mom mengatakan ada penggunaan SK ganda dari sejumlah Kepala Kampung (Kepkam) yang baru dilantik Bupati di awal tahun ini. Penggunaan SK ganda akan menimbulkan masalah hukum, yaitu terkait penggunaan Dana Desa (DD).

Ha itu diungkapkan Elminus B Mom kepada Radar Timika, Rabu (6/5) di Kantor DPRD. Menurutnya, ada SK ganda dari sejumlah pejabat Kepala Kampung, yaitu antara SK dari pemerintah pusat dan SK dari Pemkab Mimika.

Hal ini sebutnya, bisa dilihat ada sebanyak 14 Kepala Kampung yang telah dipilih melalui hasil pemilihan masyarakat digeser karena kebijakan Bupati.

Ketua Komisi C ini mengungkapkan, sorotannya itu disebabkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN disalurkan melalui kepala kampung yang lama, sementara kepala kampung yang baru merupakan pelaksana pengelola DD yang ditunjuk Pemkab.

“Jadi kalau SK ini dibuat oleh pak Bupati sendiri, itu tidak apa-apa. Tapi kalau SK langsung dari pusat berarti pasti akan menjadi (kasus) temuan. Maka hal ini saya sampaikan kepada pemerintah daerah, agar supaya hal ini dibenahi dulu. Supaya juga masyarakat bisa dapat dari situ juga (Dana Desa),” jelas Elminus.

Diungkapkannya, pemerintah diminta membenahi permasalahan ini sebab DD yang jumlahnya mencapai miliaran Rupiah itu dapat berimbas pada kasus hukum, yaitu temuan penyalahgunaan anggaran oleh pihak berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan lembaga audit pemerintah lainnya.

“Jadi aturan ini tidak bisa dibuat-buat oleh kita sendiri. Aturan ini biasanya menyertakan tanggung jawab yang berat,” ujarnya.

Ketua DPRD Periode lalu itu menambahkan, jangan sampai warga menemui masalah karena DD tidak bisa terpakai. Terlebih bagi para pejabat kepala kampung bersangkutan jangan sampai terjerat kasus hukum terkait penggunaan DD yang tidak sesuai aturan.

“Nah, dana ini kan bunyinya M (miliar), maka dana ini yang dialokasi dana ke rekening (kepala kampung) yang lama, bisa dijelaskan oleh pemerintah daerah. Apakah SK ini benar-benar dari pemerintah kabupaten yang telah melantik sekian orang itu, atau SK langsung dari pusat?,” paparnya.

Elminus menegaskan landasan hukum menjadi hal yang paling mendasar dalam penggunaan uang Negara. Pemkab Mimika diminta menyelesaikan permasalahan terkait dengan kebijakannya, sehingga tidak ada kepentingan warga masyarakat yang terkorbankan.

“Pak Bupati tolong jelaskan kepada masyarakat. Karena hal-hal ini bisa jadi masalah temuan BPK, KPK, Inspektorat Daerah. Mari dilihat dengan baik. Kemudian dari dinas pemberdayaan masyarakat juga harus menjelaskan, SK mana yang dipakai. Jangan sampai ini menjadi temuan,” pungkas Elminus.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *