oleh

KPPN Timika Cairkan THR Rp 4 Miliar

TIMIKA – Setelah melalui proses, dimana masing-masing Satuan Kerja (Satker) mengajuan Surat Pemberitahuan Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika yang membawahi 42 Satker dari 2 Kabupaten, yakni Mimika dan Puncak, akhirnya mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri Rp 4.611.165.500 yang sebelumnya diisukan tidak akan dibayarkan karena Covid-19.

“Tapi dari 42 Satker itu masih ada satu Satker yakni UPP Pomako yang belum mengajukan, padahal kita sudah hubungi. Dan kita masih tunggu, kita harapkan besok (hari ini) mereka sudah bisa mengajukan supaya semua bisa dapat THR yah,” kata Kepala KPPN Timika, Anggraini Latupeirissa saat dihubungi Radar Timika, Senin (18/5).

Pencairan THR kata Anggraini seyogyanya dilakukan paling lambat 10 hari sebelum Idul Fitri dan langsung dikirim ke rekening masing-masing penerima, sebagaimana ketentuan yang berlaku dimana pembayaran THR tahun 2020, sehingga jumlahnya pun berbeda-beda.

Namun meskipun demikian, THR tetap bisa dibayarkan setelah lebaran seperti yang diatur dalam Pasal 15 PP 24 2020, tetapi KPPN Timika tetap berharap UPP Poumako bisa mengajukan pencairan sebelum lebaran.

“Teman-teman juga kan juga butuh uang untuk lebaran, jadi kita sangat berharap ini bisa dilakukan. Kita tetap menunggu karena kita berharap ini juga bisa dilakukan dengan cepat. Kami selalu siap 24 jam karena sistem kerja sekarang semua via online,” ujarnya.

Adapun daftar penerima THR Idul Fitri Tahun ini yakni PNS, prajurit TNI, anggota Polri dan hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau kolonel ke bawah di lungkungan MA. Penerima gaji terusan dari PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas, gugur atau hilang. Penerima pensiun sebesar penghasilan satu bulan gaji. Penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, TNI dan Polri yang meninggal, tewas, gugur, hilang sebesar satu bulan gaji. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP atau pegawai lain. Pegawai non-PNS pada BLU sebesar gaji remunerasi. Serta calon PNS paling banyak sebesar 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.(ptb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *