oleh

Tak Ada Perwakilan Kamoro, Lemasko Pertanyakan Keputusan Pansel DPRP Papua

TIMIKA – Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) mempertanyakan keputusan panitia seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Hal itu berkaitan dengan tidak adanya perwakilan masyarakat Suku Kamoro di kursi dewan.

Dalam konferensi pers yang dilakukan Selasa (26/5) kemarin, Wakil Ketua I Lemasko, Marianus Maknaipeku menyatakan, secara kewilayahan, seharusnya Kamoro masuk dalam wilayah adat Momberai. Termasuk dalam hal ini Mimika. Namun ia menyayangkan tidak adanya keterwakilan Suku Kamoro di DPRP.

“Ada tujuh orang yang dipilih, tapi boleh dikatakan mereka pun orang yang meskipun sama-sama Papua, bukan asli dari Mimika. Satupun perwakilan Kamoro tidak ada di DPRP dan kami pertanyakan hal tersebut,” tegas Marianus.

Marianus membenarkan, Lemasko sebenarnya sudah mengusulkan satu nama yang diseleksi oleh Lemasko itu sendiri. Dan nama yang dimaksud ialah dirinya.

“Saya satu-satunya perwakilan suku Kamoro, namun itu pun tidak dipilih,” ungkapnya.

Ketua Lemasko, Gergorius Okoare menambahkan, pihaknya meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk memberikan keadilan bagi pihaknya. Ia menilai kejadian tersebut adalah merugikan orang Papua sendiri.

“Ini sebutannya orang Papua memakan orang Papua sendiri. Karena yang mewakili Mimika ini sebenarnya Urbanisasi. Sama-sama orang Papua yang datang dan hanya tinggal di sini,” ujarnya.

“Kami meminta ini dihold (jeda) sementara waktu. Ini harus dilihat. Termasuk keterwakilan kami dalam hal sisi budaya. Karena ini yang mewakili adalah orang Meepago, padahal kami Momberai,” katanya.

Sementara, perwakilan Badan Musyawarah Adat Lemasko, Hendrikus Atapamame menegaskan, dalam hal kebudayaan, pihaknya bukan ‘masyarakat yang mengenakan koteka’.

“Gubernur jangan suruh saya pakai koteka, karena saya beda. Tolong ditulis,” tutupnya.(dcx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *