oleh

634 Warga Sudah Urus Surat Bebas Covid-19

TIMIKA – Dibukanya kembali penerbangan langsung disambut antusias oleh masyarakat yang tertahan di Timika maupun di daerah lain. Itu terlihat dari banyaknya warga yang ingin melakukan perjalanan dan sudah mengajukan permohonan mengurus surat keterangan sehat.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynold Ubra kepada wartawan melalui video conference, Rabu (10/6) kemarin mengungkapkan, sebanyak 634 calon penumpang sudah dibantu untuk mengurus surat keterangan sehat agar bisa mendapat rekomendasi layak terbang dari Ketua Tim Gugus Tugas, dalam hal ini Bupati.

Pengurusan termasuk pemeriksaan antibodi atau rapid test yang dilakukan tanpa memungut biaya sama sekali. Tapi dari 634 calon penumpang ternyata ada 6 orang yang tidak layak terbang dan harus menjalani isolasi mandiri.

Reynold menegaskan tidak ada pungutan sama sekali terhadap 634 calon penumpang. Adapun sebuah surat yang beredar dengan mencantumkan biaya rapid test yang harus dibayar sebesar Rp 600 ribu dan swab test PCR sebesar Rp 2,5 juta, disebutkannya masih sebatas draf dan belum diberlakukan.

“Kami mau tegaskan, sampai malam ini tidak ada pungutan kepada pelaku perjalanan untuk dapat rekomendasi,” terangnya.

Tapi ia tak menampik jika pada akhirnya aturan itu akan diberlakukan setelah ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati sebagai turunan dari Peraturan Bupati yang akan menjadi dasar hukum untuk penarikan biaya pemeriksaan nantinya. Draf sedang digodok oleh Bagian Hukum Setda Mimika untuk ditetapkan sebagai payung hukum.

Namun mengingat banyak pelaku perjalanan yang terkunci atau tidak bisa kembali ke daerah asal karena adanya pembatasan penerbangan penumpang dan hanya melayani logistik, tenaga kesehatan serta aparat keamanan, maka di era pra new normal, Bupati mengambil kebijakan untuk membuka penerbangan dengan biaya pengurusan surat keterangan sehat murni dibiayai Pemda Mimika.

Padahal seharusnya dikatakan Reynold, rapid test maupun swab PCR sekarang ini di Mimika masih difokuskan kepada orang dengan kontak erat terhadap pasien Covid-19 dalam hal ini PDP, ODP maupun OTG.

Dasar perhitungan biaya yang dikenakan terhadap calon penumpang didasarkan pada surat keputusan pemerintah daerah. Mulai dari perhitungan bahan medis habis pakai termasuk baju hazmat yang digunakan ketika melakukan pemeriksaan. Reagen rapid test yang disiapkan dan dibantu ke fasilitas kesehatan baik rumah sakit swasta bersumber dari APBD dan bantuan dari BNPB serta Pemerintah Provinsi Papua.

Ia pun meminta kepada masyarakat terutama calon penumpang untuk melaporkan jika ada fasilitas kesehatan yang menarik biaya untuk pemeriksaan. Adapun fasilitas kesehatan yang ditunjuk melakukan pemeriksaan rapid test bagi calon penumpang ada 9 yaitu Puskesmas Mapurujaya, Wania, Pasar Sentral, Jileale, Timika, Timika Jaya, Limau Asri, Bhintuka dan Kwamki.

Sedangkan untuk swab PCR, hanya di RSUD Mimika. Tapi sampai kemarin calon penumpang tidak dilayani swab PCR, kecuali bagi ASN untuk tugas dinas. “Kami tidak layani PCR karena sangat terbatas, hanya diperuntukkan bagi sekian ratus orang yang sedang dirawat,” terangnya.

Reynold sangat menyayangkan beredarnya foto salinan draf di masyarakat yang menimbulkan kegaduhan di tengah pandemi Covid-19. “Karena itu pada kesempatan ini kami mohon kerjasama yang baik untuk tetap melapor secara transparan kejadian ini. Kami minta kepada masyarakat yang pernah bayar di faskes pemerintah dan swasta laporkan ke tim gugus,” ujar Reynold. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *