oleh

Dewan Minta Disdik Awasi Praktik Pungli

Pada Momen Pendaftaran Siswa Baru


TIMIKA – Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kemungkinan adanya praktik pungli dan menindak tegas kepada sekolah-sekolah yang melakukan penarikan biaya pungutan liar untuk pendaftaran siswa baru di Tahun Ajaran 2020/2021.

Robby menyebut, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pada semua sekolah negeri, termasuk pada pembiayaan penerimaan siswa baru. Sehingga tidak perlu ada pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa.

Jikapun sampai ada sekolah yang memungut uang pendaftaran kepada orang tua siswa, menurut Robby, tidak boleh memberatkan dan harus didasarkan pada kesepakatan bersama dengan pemerintah, pengawas sekolah dan dibuktikan dengan lampiran kesepakatan adanya pembiayaan kepada calon siswa baru.

“Itupun tidak bisa serta merta sekolah mengambil kebijakan sendiri, harus ada koordinasi bersama dinas terkait, harus dilakukan, karena dari sisi keuangan sekolah kekurangan, kalau sekolah ambil kebijakan sendiri, dan membebankan orang tua siswa, maka itu tidak bisa,” jelas Robby kepada Radar Timika, Senin (15/6).

Lanjutnya, jika sekolah memberikan beban pembiyaaan untuk kepentingan penerimaan siswa baru, maka hal ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Kebijakan ini sendiri harus didasari pada kepentingan sekolah.

Untuk sekolah negeri, jika ada pungutan yang tidak disepakati oleh orang tua siswa, maka hal ini bisa dikatakan pungli. Agar tidak adanya pungli, sebut Robby, sekolah harus menjelaskan maksud dan tujuan adanya penarikan biaya pendidikan. Penarikan biaya ini juga harus jelas kepada orang tua.

“Tanpa itu (penjelasan) kepada orang tua, sama saja membebankan orang tua, pungli, saya rasa untuk sekolah negeri tidak ada pungutan seperti itu, ambil kebijakan sendiri kemudian mereka lakukan seenaknya tidak bisa,” ungkap Robby.

Dijelaskan Robby, jika ada sekolah terutama negeri yang kedapatan melakukan pungli, maka secepatnya dinas harus bertindak tegas dengan meminta klarifikasi sekolah yang bersangkutan, termasuk memberikan saksi bila perlu.

Dengan situasi pandemik covid-19 seperti saat ini tambah Robby, sekolah diharapkan tidak membenani calon siswa baru dengan menarik sejumlah biaya, khususnya biaya penerimaan siswa baru.

Pemerintah sendiri sudah memberikan arahan agar sekolah-sekolah tidak lagi melakukan pungutan pada penerimaan siswa baru, karena jika hal ini tetap dilakukan, maka akan termasuk pungli.

“Kalau masih ada sekolah yang melakukan pungutan di saat seperti ini, maka bisa dibilang pungli, maka dinas terkait bisa panggil sekolah untuk melakukan klarifikasi,” imbuhnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *