oleh

Pemda Terbuka Kejari Periksa Dana Covid-19

TIMIKA – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyatakan terbuka terhadap langkah aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan Negeri Mimika maupun Polres Mimika jika melakukan pemeriksaan anggaran Covid-19.

Pj Sekda, Drs Marthen Paiding, MMT ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/7) kemarin menyatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak menjadi masalah. “Bagi kita tidak ada masalah. Terbuka saja, karena itu bagian dari tugas,” ujarnya.

Pemeriksaan kata Pj Sekda memang sedang berlangsung. Itu sebagai bentuk pendampingan dari Kejari Mimika sebagai aparat penegak hukum yang ingin memastikan sejauh mana pengelolaan dana Covid-19 oleh masing-masing pengguna anggaran. Terutama dari sisi administrasi dan juga fisik kegiatan di lapangan.

Kalaupun kata Pj Sekda ada temuan dalam bentuk masalah administrasi atau tidak sesuai maka akan dilakukan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran. Namun menurutnya, sejauh ini pendampingan yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan dukungan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik.

Pemda Mimika melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 masih sedang bekerja. Bagi Pj Sekda, pemeriksaan yang dilakukan sekarang tidak menganggu tugas pekerjaan. Malahan, sejak awal seluruh pengguna dana Covid-19 sudah diperingatkan agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

“Lebih teliti dalam mengelola dana Covid karena ini risikonya besar kalau terjadi sesuatu yang diluar aturan. Itulah yang mau dipastikan oleh Kejaksaan, apakah sudah mengelola baik, benar dan aturan,” terangnya.

Secara internal, Pemda melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat juga melakukan pendampingan terhadap seluruh pengguna dana Covid-19. Terutama dari sisi masalah administrasi agar tidak menjadi temuan nantinya. 4

Begitu pula soal beberapa OPD yang dipanggil oleh Polres Mimika diungkapkan Pj Sekda itu merupakan bagian pendampingan bagi pengelola dana Covid-19 supaya tidak ada penyimpangan. Jika ada penyimpangan bisa diperbaiki asalkan tidak menimbulkan kerugian negara yang mengarah pada pidana. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *