oleh

DPRD: Kematian Pemuda Karena Miras, Jadi Teguran Bagi Pemda

TIMIKA – Legislator dari Suku Amungme mengutuk keras bebasnya peredaran minuman keras (Miras) dan menilai bahwa kehadiran miras seolah secara perlahan membunuh generasi orang asli Papua (OAP).

Kematian lima pemuda di Mimika beberapa hari terakhir membuktikan bahwa Pemkab Mimika masih membiarkan miras tetap beradar. Padahal, di Papua telah ada pakta integritas oleh Gubernur dan beberapa kepala daerah, tetapi hingga saat ini tidak direalisasikan dan miraspun tetap ada di Mimika.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Mimika, Den Ben Hagabal, Rabu (8/7). Politisi Partai Gerindra ini sangat menyayangkan adanya kejadian beberapa pemuda yang meninggal dikarenakan pengarus mengkonsumsi Miras.

Kematian para generasi bangsa akibat Miras ini sebutnya, secara langsung membuktikan jika peranan Pemkab Mimika untuk memerangi peredaran racun mematikan ini tidak berjalan.

“Kami sangat sayangkan beberapa pemuda di Mimika yang meninggal karena miras. Ini membuktikan miras ini membunuh generasi OAP secara berlahan. Ini karena ada pembiaran dari Pemkab Mimika. Padahal pakta integritas sudah ada dan sejak lama tokoh agama, tokoh adat dan beberapa lembaga telah menolak keberadaan miras,” jelas Den.

Lanjutnya, beberapa waktu lalu Kapolres dan Wakil Bupati telah menyampaikan akan berupaya menutup tempat-tempat penjualan miras, tetapi saat ini tidak dilaksanakan, hingga beberapa pemuda pun meninggal dunia.

Para pemuda yang meninggal itu kata Den, masih muda dan berusia 22 tahunan. Masa depannya masih panjang dan ternyata harus berakhir tragis dengan kematian yang sia-sia.

Selain kematian lima pemuda itu, sejak lama Miras telah banyak menjadi pemicu perang dan kriminalitas lainnya di Mimika. Peperangan di Mimika selalu terjadi dengan korban meninggal dunia lebih dari lima hingga belasan korban. Kecelakaan lalu lintas terjadi hampir di setiap bulan dan sebagian besar terjadi karena mengonsumsi miras.

Dijelaskan Den, masyarakat hingga kini bertanya apakah pemerintah mempunyai hati atau tidak dengan tetap mengizinkan peredaran Miras secara bebas.

“Apakah pemerintah punyai hati atau tidak, sehingga izinkan miras itu beredar bebas. Kalau dihitung-hitung jumlah orang yang meninggal karena miras itu sudah sangat banyak. Perang juga terjadi dengan korban jiwa yang banyak. Lalu kenapa Pemkab Mimika biarkan hal itu?,” ungkapnya.

Sampai saat ini yang menjadi alasan Pemkab masih memberikan izin peredaran miras dikarenakan memberikan kontribusi untuk PAD Mimika. Jika alasan ini yang selalu dijadikan tameng, maka tambah Den, sangat salah. Pemkab harus melihat potensi lain yang bisa lebih banyak untuk menambah PAD.

Hal senada diungkapkan  anggota dewan lainya, Anton Bukaleng. Ditemui Radar Timika ditempat yang sama, Anton mengatakan, saat ini sangat banyak tempat penjualan miras yang ada di Mimika.

Menurutnya, masih bebasnya masyarakat menjual miras menimbulkan tingginya persaingan, hingga akhirnya ada yang berani menjual miras yang oplosan.

“Yang oplosan itu yang murah dan dijangkau oleh anak-anak, tapi resikonya adalah menyebabkan kematian,” ujar Anton.

Dikatakanya, miras memang membunuh generasi OAP. Hal ini terbukti dengan telah banyaknya orang Papua yang meninggal karena miras.

Karena itu lanjut Anton, DPRD sangat setuju jika Pemkab menutup tempat penjualan miras. Sebab, meski pajak miras tinggi dan menambah PAD, tetapi jauh lebih berarti lagi adalah masa depan generasi Mimika.

“Kematian itu milik semua orang, tapi kalau mati karena miras, maka pemerintah harus memikirkan. Kalau memang ada kesepakatan mau tutup, maka harus ditutup. Kalaupun pajak miras tinggi, tapi harus ditutup untuk kemanusiaan,” imbuh Anton. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *