oleh

Ketua DPRD: Kebijakan Harus Tepat Sasaran

Pembahasan RPJMD Tahun 2020-2024

TIMIKA – Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024 mulai digelar pada Jumat (10/7) kemarin di ruang rapat paripurna DPRD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang diwakili langsung oleh Bupati Eltinus Omaleng, SE MH menyerahkan dokumen RPJMD kepada Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng pada rapat paripurna tersebut untuk dilakukan pembahasan bersama para wakil rakyat.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE MH dalam sambutannya mengajak semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengambil langkah strategis sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

Selain kepada pimpinan OPD di lingkup Pemda Mimika, ajakan yang sama juga berlaku untuk seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan ke-35 anggota DPRD Mimika. Bahkan Bupati Omaleng juga mengajak keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait untuk mendukung program pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan dalam kepemimpinanya di daerah ini.

Ajakan Bupati Omaleng tersebut dikemukanya dalam agenda Pembukaaan Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024, Jumat (10/7) di ruang rapat paripurna DPRD.

“Saya ajak semua pihak agar segera mengambil langkah strategis sesuai urusan dan kewenangan masing-masig yang berpedoman pada RPJMD 2020-2024, seluruh masyarakat juga saya harap untuk mendukung program pembangunan,” jelas Bupati Omaleng.

Dalam laporannya, Bupati Omaleng juga menyebutkan jika RPJMD 2020-2024 merupakan dokumen resmi perencanaan di daerah yang mempunyai kedudukan dan nilai yang strategis karena akan menjembatani perencanaan di daerah ini dengan rencana jangka panjang oleh Pemerintah Pusat.

Untuk Kabupaten Mimika kata Bupati Omaleng, pada kepemimpinannya di periode ke dua ini, visi dan misinya bersama Wakil Bupati Johanes Rettob tetap berpijak pada mewujudkan masyarakat Mimika yang aman, damai dan sejahtera.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka dokumen RPJMD ini harus memuat semua sektor kehidupan mulai di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

RPJMD kata Bupati Omaleng, selain berisikan janji politik yang telah diterjemahkan dalam program kerja juga berisi usulan dan saran dari semua pihak. Berdasarkan isu nasional dan regional sendiri berisi 6 isu yakni peningkatan SDM berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, Peningkatann ketertiban dan keamanan daerah, peningkatan kesehatan dasar masyarakat, infrastruktur untuk mendorong akses transportasi dan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan peningkatan sektor unggulan.

Dijelaskan Bupati Omaleng, untuk mewujudkan visi dan misi yang terjabar di RPJMD 2020-2024 ini, maka ia berharap agar legislatif dapat membahas dokumen ini dengan bijak sebelum ditetapkan menjadi Perda Non APBD.

“Saya harap dapat dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan menjadi Perda Non APBD oleh legislatif,” ungkap Bupati Omaleng.

Sementara itu Ketua DPRD Robby Kamaniel Omaleng mengatakan, dokumen RPJMD ini sebaiknya program kegiatan pembagunan yang akan dilakukan lima tahun ke depan tidak hanya kebijakan top down, tapi juga bottom up. Bukan saja pendekatan dari atas ke bawah, tapi juga perhatikan kebijakan dari bawah ke atas yang menggunakan pengambilan kebijakan dari usulan rakyat.

“Rakyat mempunyai suara dalam pengambilan kebijakan agar tepat sasaran. Perlu adanya  keterlibatan  semua unsur. Dan semua pihak yang terkait untuk mewujudkan pencapaian program pembangunan sesuai visi misi bupati yang terjabar dalam RPJMD ini,” jelas Robby.

RPJMD ini sebutnya, dalam penyusunanya, Bapemperda juga melihat aspek pengentasan kemiskinan, kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan mutu pendidikan dan ekonomi global.

Selanjutnya, dokumen RPJMD ini dijadwalkan akan dibahas lagi oleh ke-35 anggota dewan sesuai dengan enam fraksi yang ada. Keenam fraksi di DPRD dijadwalkan akan memberikan pandangan mereka pada isi dokumen RPJMD pada Senin (13/7). Setelahnya, berdasarkan kesepakatan ke enam fraksi, dokumen RPJMD akan ditetapkan menjadi Perda Non APBD 2020-2024 pada hari yang sama. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *