oleh

Disperindag Kembali Larang Pangkalan Jual Mitan Diatas HET

TIMIKA – Keluhan masyarakat terkait harga minyak tanah di pangkalan belum juga berakhir. Padahal Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diseprindag) telah berulang kali menegaskan agar para pangkalan tidak menjual minyak tanah (mitan) diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

HET mitan di Mimika telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2019 yakni Rp 5.000 per liter untuk Distrik Mimika Timur, Wania dan Mimika Baru. Dan Rp 5.500 untuk masyarakat di Distrik Kuala Kencana, Iwaka dan Kwamki Narama. Harga ini kata Sekretaris Disperindag, Inosensius Yoga Pribadi yang ditemui di Gedung DPRD, Senin (13/7), sudah sangat menguntungkan pangkalan karena harga pengambilannya hanya Rp 3.000 an saja.

Pangkalan yang menjual mitan diatas HET kata Inosensius Yoga Pribadi, tidak memiliki dasar. Jika ada pangkalan yang melanggar akan diberi sanksi dan akan diproses hukum serta surat izin akan dicabut dan pasokan akan dihentikan. Terbukti beberapa diantaranya telah di proses pihak kepolisian. Hal ini kata Yoga seharusnya menjadi ketakutan bagi pangkalan lainnya yang masih bersikeras menaikkan harga.

“Sudah jelas dalam Peraturan Bupati tersebut bahwa menjual mitan diatas HET itu dilarang. Kalau bahasa bahwa dari agen harganya naik, maka dasarnya juga apa. Kalau tidak ada dasar kenapa dinaikkan. Intinya ada dasar,” jelasnya.

Ia mengatakan, laporan yang selama ini diterima Disperindag adalah pangkalan menaikkan harga mitan, sementara tentang agen yang menaikkan harga belum ada laporan. Namun jika ada pangkalan yang mengalaminya Yoga minta pangkalan tersebut melapor agar agen tersebut juga diberi sanksi.

Mitan adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga harganya pun harus terjangkau. Bukan justru memberatkan masyarakat.

“Ini BBM subsidi. Harganya pun bersahabat. Hanya Rp 5 ribu untuk wilayah kota dan ini sudah ditetapkan. Agen juga berperan penting mengawasi pangkalan yang ada di bawahnya, karena kan mereka (agen) yang bersepakat. Disperindag mengawasi,” ungkapnya.(ptb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *