oleh

Pemerintahan Dinilai Sedang Mengalami Krisis Kepercayaan

TIMIKA – Rolling jabatan di Pemda Kabupaten Mimika mulai dari pejabat eselon II, III dan IV membuat banyak pihak terkejut. Termasuk para anggota dewan yang sangat menyayangkan proses rolling sekaligus pelantikan para pejabat di Pendopo Rumah Negara pada Jumat (17/7), yang tidak melibatkan Wakil Bupati.

Ada sinyal pernyataan Wakil Bupati yang tidak diundang dalam prosesi rolling pejabat ini kata Saleh, mengindikasikan jika pemerintahan saat ini sedang terjadi krisis kepercayaan.

“Apa yang menyebabkan Bupati terkesan tidak mengundang Wakil Bupati dalam agenda besar ini, dapat diartikan jika pemerintahan Kabupaten Mimika sedang mengalami krisis kepercayaan kepada pejabatnya sendiri,” jelas Saleh saat menggelar jumpa pers, Sabtu (18/7).

Dikatakan Saleh, dalam permasalahan rolling pejabat, dewan sama sekali tidak mencampuri apa yang menjadi kewenangan Bupati. Namun rolling pejabat yang menjadi hak prerogratif Bupati harus tetap dijalankan sesuai dengan aturan. Dimana, Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan yang terpilih dalam kapasitas politik. Bupati yang adalah jabatan politik dan Wakil Bupati yang ditugaskan menjalankan pemerintahan. Apalagi Wakil Bupati yang merupakan ASN senior dipastikan sangat paham aturan rolling pejabat.

Salah satu yang disoroti Saleh adalah penggantian Setwan DPRD, yang mana pimpinan DPRD menyampaikan masalah ini kepada seluruh anggota DPRD. Ini saja menurutnya sangat terkesan menabrak aturan. Kemudian, rolling pejabat di lingkungan pemerintah tidak seperti memindahkan satu karyawan ke tempat lain. Pemerintahan sendiri berkaitan dengan kemampuan atau skill seperti yang berasal dari IPDN, bisa memberikan ilmunya kepada ASN lainnya agar pemerintahan bisa berjalan secara prosedural dan bersih dari KKN.

Berkaitan dengan rolling pejabat, Saleh menduga bukan sebuah rolling yang melalui penjajakan ASN sesuai dengan kinerjanya. Di pemerintahan ada jajaran Wakil Bupati, Sekda, Asisten yang harus terlibat untuk memindahkan pejabat untuk ke badan, dinas atau kantor.

“Kebijakan pemindahan ASN ini harus sesuai dengan regulasi, bukan ASN yang bekerja dengan faktor keluarga, baru kerja, ASN bekerja berdasarkan regulasi. Ini sangat berbahaya, akan muncul reaksi sendiri dari ASN di dalamnya,” jelas Saleh.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *