oleh

Anggota Dewan Minta Bupati Revisi Rolling Jabatan

TIMIKA – Pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, kepala Puskesmas dan kepala sekolah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika oleh Bupati Eltinus Omaleng, SE MH pada Jumat (17/7) lalu menuai pro dan kontra.

Anggota DPRD Mimika, Marthinus Walilo juga menyoroti kebijakan Bupati Eltinus Omaleng. Kepada Radar Timika melalui telepon Minggu (19/7) kemarin, ia meminta hasil rolling tersebut direvisi kembali dengan sejumlah alasan.

Disampaikan Marthinus, rolling jabatan terkesan mengorbankan putra daerah, terutama dari dua suku asli Mimika yaitu Amungme dan Kamoro bahkan 5 suku kekerabatan lainnya. Harusnya kata dia, anak daerah dikaderkan untuk menjadi pemimpin masa depan.

“Mereka semua non job, tidak dikasih jabatan. Kasihan mereka, kedepan seperti apa, karena bagaimanapun mereka yang punya tanggungjawab membangun daerah ini lewat pemerintahan,” terangnya.

Untuk itu ia berharap Bupati meninjau kembali keputusannya dan melakukan revisi. Apalagi dalam penyusunan kata Marthinus, Bupati tidak melibatkan Wakil Bupati sebagai wakil kepala daerah yang menurutnya juga bertanggungjawab dalam pemerintahan.

Marthinus menyatakan, kalau memang ada putra daerah yang memenuhi syarat dari sisi golongan dan kepangkatan, harusnya bisa menjadi bahan pertimbangkan untuk ditempatkan pada posisi strategis dalam pemerintahan. Bukan malah dinon-jobkan, sehingga sama sekali tidak diberi kesempatan.

“Tidak boleh terjadi. Rolling harus direvisi kembali, bagaimanapun untuk kepentingan Mimika kedepan,” tandasnya.

Ia juga mendukung pihak yang akan menyampaikan aspirasi untuk menolak hasil rolling jabatan. Namun ia tetap berharap agar aspirasi disampaikan dengan cara yang baik dan tidak melakukan tindakan anarkis yang justru melawan hukum. Menurutnya, itu bisa menjadi cara bagi putra daerah untuk menyampaikan keinginan kepada Bupati selaku kepala daerah. Dan diharapkan Bupati bisa mendengar kemudian melakukan revisi terhadap kebijakan yang sudah diambilnya untuk mempersiapkan putra daerah menjadi pemimpin masa depan.

Ia juga memahami jika ini merupakan sebuah kebijakan politis. Tapi menurutnya, Bupati juga harus melihat kondisi daerah untuk kepentingan Mimika kedepan dengan mengkaderkan putra daerah. “Karena mereka ini yang akan membangun Papua kedepan adalah generasi yang ada di birokrasi sekarang, mereka harus dikaderkan,” tuturnya.

Jadi lanjutnya, tidak boleh kebijakan hanya semata pertimbangan politis atau melampiaskan dendam politik, tapi membangun manusia jauh lebih penting. Kata Marthinus, politik sifatnya sementara tapi kehidupan manusia akan terus berjalan sehingga pembangunan manusia harus diutamakan. “Jangan berlebihan seperti begini,” tegasnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *