oleh

Kapolda Sebut Manfaat Otsus Sudah Luar Biasa

Persilahkan Masyarakat Bersikap Kritis

TIMIKA – Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw mengatakan ketidaksetujuannya terhadap adanya gerakan yang menolak perpanjangan Otsus. Menurutnya, yang perlu ada adalah kritik agar penerapan Otsus lebih diperbaiki agar jadi lebih baik.

Kapolda Paulus Waterpauw, Rabu (22/7) malam menjelaskan, awalnya, hanya ada sekitar 12 Kabupaten di Papua dan setelah Otsus, Papua secara keseluruhan memiliki sekitar 40 Kabupaten. Hal itu dinilainya luar biasa.

Ditambah, saat ini, karena Otsus, anak-anak generasi Papua hampir di seluruh dunia sudah mendapatkan fasilitas seperti beasiswa untuk bersekolah.

“Seperti penyampaian Menko Polhukam, Mahfud MD, itu namanya afirmasi. Dimana ada keberpihakan yang tidak umum atau menguntungkan pihak tertentu, tapi demi kepentingan bangsa terutama di Papua ini. Pemerintah pusat memberi perlakuan khusus kepada Papua,” ujarnya.

Kapolda Paulus Waterpauw menambahkan, berkat Otsus pembangunan di Papua sudah termasuk luar biasa. Sehingga Otsus dinilai perlu dimanfaatkan dengan baik. Karena menurutnya, jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal itu sangat minim. Walaupun menjadi tugas pemerintah, ia juga menilai pengelolaan sumber daya di Papua juga belum maksimal.

Dengan adanya rencana perpanjangan Otsus hingga 20 Tahun kedepan, ia menginginkan agar pemerintah daerah dapat duduk bersama dengan masyarakat dan para tokoh agar bisa mendapatkan masukan mengenai hal apa saja yang penting dilaksanakan. “Ini kita mau apa, mau bangun apa, apa yang jadi prioritas. Pendidikan sajakah? Kesehatan jugakah? Atau mungkin kesejahteraan. Itu perlu dibahas bersama,” harapnya.

“Soal pengelolaannya kalau belum berhasil itu dikoreksi. Dievaluasi bersama. Penyelenggara negara itu kan pemerintah, baik provinsi dalam hal ini Pemda dan DPR daerah dan DPRP. Transparan lah. Duduk dan bicara yang baik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak meneruskan otonomi itu,” sambungnya.

Ia menyatakan menolak atau tidak setuju dengan adanya gerakan yang membuat petisi untuk menolak perpanjangan Otsus. Namun ia setuju jika dana Otsus dinyatakan belum dimanfaatkan secara maksimal. Kapolda Paulus Waterpauw menilai tidak maksimalnya pemanfaatan dana Otsus salah satu yang mungkin dikarenakan besarnya wilayah Papua juga pengaruh secara geografis dan keadaan alam.

Ia juga menilai, adanya gerakan yang meminta referendum sembari menolak Otsus dilanjutkan adalah gerakan yang keliru. Menurutnya, negara sudah dengan baik memerhatikan Papua. Justru kata Kapolda, sebaiknya jika ada kekeliruan dalam penggunaan Otsus masyarakat bisa mengkritisinya.

“Kalau ada yang perlu dikoreksi lakukan. Mari duduk sama-sama. Harus berani mengkritisi pemerintah. Pemerintah daerah terutama, pemerintah kotamadya maupun pemerintah provinsi. Kritisi. Kalau tidak benar, teriak bilang tidak benar,” tutupnya. (dcx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *