oleh

Rekonstruksi UU Otsus Papua Dilakukan Dua Arah

Pemprov Papua dan PB Perlu Diberi Kewenangan Luas Atur Daerah Sendiri

MANOKWARI – Ketua Panitia Khusus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum selain menyampaikan 11 rekomendasi penyelesaian masalah Papua, juga mengutarakan pandangannya tentang Rekonstruksi Otonomi Khusus Melalui Revisi UU Nomor 21/2001. Dia akan mengkoordinasikan DPD RI untuk menginisiasi rekonstruksi UU Nomor 21/2001 dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU Nomor 21/2001 dan dilaksanakan secara parallel setelah revisi terbatas dilakukan.

Filep menegaskan, rekonstruksi UU Otsus harus dilakukan dua arah, yaitu tidak melulu urusan pemerintah, melainkan melibatkan masyarakat adat, MRP dan DPD. ‘’Posisi DPD harus menjadi motor/inisiator bagi rekonstruksi UU Otsus,’’ tegas Filep menyampaikan pandangan Pansus Papua DPD RI dalam rapat secara virtual, Rabu lalu (22/7).

Ketua Pansus Papua DPD RI ini menegaskan, pemerintah pusat jangan cuci tangan atas kesalahannya sendiri dalam hal otonomi khusus (Otsus). Menurutnya hingga hari ini rakyat Papua tidak percaya lagi kepada pemerintah soal Otsus Papua.

Lebih lanjut Filep mengatakan, jika pemerintah ingin Otsus jilid dua atau jilid tiga yang harus diperhatikan, maka beri kewenangan luas kepada Pemprov dan rakyat Papua mengatur daerahnya sendiri. “Pemerintah pusat saya ingatkan kesalahan bukan di daerah, pemerintah daerah merasa kehilangan roh, karena sistem peraturan daerah khusus tidak ada mekanismenya,” tutur Filep

Pansus Papua juga meminta kepada kementerian dan lembaga mengevaluasi dana Otsus mulai dari desain tata kelola, pelaksanaan good govermance, penyaluran hingga dampak dan manfaatnya. Juga meminta Kemenkeu untuk membuat skema pendanaan Dana Otsus menggunakan skema DAK afirmasi secara penuh disertai dengan asistensi dan pengawasan.

‘’Meminta  pemerintah meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan jajaran pemerintah daerah agar pengelolaan dana Otsus lebih efektif dan optimal,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Ketua Pansus Papua DPD RI ini juga menyampaikan poin-poin sentral untuk membangun keadilan di Papua.  Dalam membangun tanah Papua perlu diperhatikan penyusunan strategi pembangunan inklusif (ekonomi, sosial, layanan publik, keamanan, HAM dan keadilan.

Mendorong pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan memberikan penguatan kepada sektor pendidikan, dengan cara klasifikasi pendidikan bagi orang asli Papua, klasterisasi berdasarkan kota, desa, komunitas adat terpencil, dan pendidikan vokasi berbasis potensi ekonomi daerah. Sedangkan sektor kesehatan, implementasi regulasi penanganan penyakit dan adanya standart mutu kesehatan khusus bagi orang asli Papua.

‘’Konsolidasi dan koordinasi kebijakan strategi dan manajemen pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan sektor prioritas pembangunan berbasis  spasial (daerah tertinggal/terpencil, afirmasi pengusaha lokal dan pengusaha orang asli Papua,’’ jelas Filep.

Untuk peningkatan peran orang asli Papua (OAP), lanjut Filep, akan mendorong pembentukan partai lokal di tanah Papua, penguatan peran dan wewenang MRP dalam legislasi, bukan sekedar menjadi lembaga budaya.

Akan meminta kepada pemerintah untuk menitikberatkan peran OAP dalam aspek pembangunan dan tata kelola pemerintahan, mendorong desain dialog  yang humanis, baik berupa format maupun isi dialog terkait eksistensi pembangunan di Papua dan hak-hak OAP  yang terlupakan. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *