oleh

BPK Catat Ada Temuan di 11 OPD

TIMIKA – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua sudah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. BPK mencatat adanya temuan di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran.

Plt Sekda Mimika, Nicolaas Kuahaty yang ditemui wartawan di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (27/7) kemarin mengungkapkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) memang belum ditetapkan, tapi dari catatan BPK ada beberapa temuan yang bersifat administrasi dan harus segera ditindaklanjuti oleh OPD.

Catatan BPK itu kata Nicky sudah disapaikan kepada bupati untuk dilanjutkan kepada OPD bersangkutan. “Kita sudah sampaikan ke Bupati. Kita ada beberapa temuan yang sifatnya administratif tapi juga ada temuan yang sifatnya pekerjaan fisik di lapangan yang perlu dievaluasi oleh OPD untuk dikembalikan,” katanya.

BPK akan menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Mimika terhitung dua minggu setelah pemeriksaan. Menurut Nicky, apa yang menjadi temuan saat ini tidak terlalu berdampak pada penilaian opini. Tapi jika tidak dimaksimalkan maka itu bisa berdampak. “Ini sifatnya administrasi, tertib administrasi. Belum tertib harus ditertibkan,” tandasnya.

LHP dari BPK ini lanjutnya sangat ditunggu oleh Pemda Mimika karena dijadikan dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020. Sambil menunggu, ia meminta OPD mulai mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk dimasukkan dalam RAPBD Perubahan.

Terutama kata Nicky, RKA perubahan berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya multi years atau sudah endapat persetujuan kepala daerah. Percepatan penyusunan APBD-P kata dia sangat tergantung dari usulan RKA setiap OPD. “Kita akan percepat APBD Perubahan,” ujarnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *