oleh

Pengelolaan Otsus Diharapkan Satu Pintu

TIMIKA – Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus B Mom menilai, pengelolaan dana Otsus di Kabupaten Mimika yang selama ini dikelola melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dinilainya tidak memiliki hasil yang baik, sehingga menurutnya jika pemerintah memutuskan untuk memperpanjang otsus untuk 20 tahun lagi, maka pengelolaannya harus satu pintu dengan membentuk lembaga khusus agar pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran.

Elminus menegaskan, selama ini pengelolaan dana otsus yang dikelola pemerintah hanya diperuntukkan untuk kepentingan pemerintah saja, tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua.

“Otsus kami mau itu arahkan satu pintu, tidak bisa lagi bagi-bagikan ke setiap dinas. Kalau otsus itu taruh ke satu pintu, dari situ baru ia jalankan mana pembangunan fisik dan non fisik, kemudian ekonomi masyarakat, salah satunya koperasi masyarakat,” tegas Elminus saat ditemui, Senin (10/8) kemarin di Gedung DPRD Mimika.

Ia mencontohkan pengelolaan dana otsus yang benar yakni di Aceh, dimana pengelolaannya dilakukan melalui satu pintu dan hasilnya pun benar-benar dirasakan oleh masyarakat, karena dikelola dengan rasa tanggungjawab dan mengedepankan kepentingan bersama, bukan pribadi.

Ia melihat selama ini otsus yang diturunkan kepada masyarakat melalui pembangunan seperti rumah, itu tidak sesuai dengan harapan. Begitu pun dengan beberapa bangunan gereja yang sampai saat ini belum juga selesai padahal pengerjaannya sudah dilakukan selama kurang lebih 2-3 tahun. Seharusnya jika pembangunan menggunakan dana otsus hanya satu tahun saja.

“Kalau orang benar-benar mau bangun sebuah pembanguann masyarakat itu dianggarkan itu satu tahun satu kali, jangan satu tahun atau pembangunan itu tidak boleh dikerjakan dua tiga tahun punya. Itu tidak boleh kecuali pembangunan jembatan, lapter, jalan berapa kilometer itu bisa multiyears, tapi kalau jangka pendek itu tidak boleh lagi, bangun satu kali anggaran,” jelasnya.

Pemerintah daerah lanjut Elminus, seharusnya menyadari asal muasal pemerintah pusat memberikan otsus untuk Papua, yakni karena saat itu masyarakat Papua minta untuk merdeka tetapi pemerintah dalam hal ini presiden memberikan penawaran yakni otsus untuk masyarakat Papua, sehingga dana ini tidak boleh diinterfensi oleh siapapun. (ptb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *